fbpx

Advokat: Cakap Saja Tak Cukup, Harus Faham Teknologi Digital

 In Articles, Corporate, Litigation

Wesel datang tak pasti

Ibu kost tak mau ngerti

Nagih sewa bulan ini

 

Sebait lagu yang dinyanyikan oleh Padhayangan Project (P-Project) berjudul Nasib Anak Kost yang merupakan parodi dari lagu yang dipopulerkan oleh Janet Jackson yang berjudul That’s The Way Love Goes. Lagu parodi ini sangat akrab di telinga para pendengar setia radio pada tahun 1993.

Wesel adalah sejenis surat berharga sebagaimana diatur dalam Buku I bab IV Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang memberikan perintah kepada suatu institusi tertentu (saat itu Kantor Pos) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemilik wesel tersebut. Secara empiris, wesel ini adalah salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan uang. Lamanya waktu sangat tergantung pada jarak antara tempat si pengirim dan yang dikirim.

Meskipun pada tahun 1980an di Indonesia sudah beredar ATM (Auto Teller Machine, atau dalam bahasa Indonesia adalah Anjungan Tunai Mandiri),  namun wesel adalah media paling populer hingga periode menjelang abat 21. Metode pengiriman melalui wesel saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi seiring dengan perkembangan teknologi, yang bahkan saat ini hanya cukup dengan menyentuh layar ponsel proses transaksi sudah selesai dalam hitungan detik.

Bukan hanya media, cara dan uang fisik sekarang sudah berubah seiring perkembangan teknologi. Fenomena e-money, bitcoin, dan aneka macam transaksi virtual lainnya menyebabkan kita seolah-oleh tidak lagi membutuhkan uang fisik lagi. Pergeseran nilai dari fisik (nyata) menjadi virtual (tidak nyata) dalam era teknologi digital saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik hukum. Para praktisi hukum terutama advokat dituntut tanggap perkembangan teknologi entah saat menjlani proses litigasi, maupun melakukan pelayanan hukum untuk korporasi.

Beberapa hal pokok yang menjadi perhatian serius dalam dunia advokat di era digital saat ini adalah:

  1. Pembuktian

Segala macam transaksi digital itu bersifat paperless, sehingga akan sulit melakukan penelusuran dokumen resmi yang memenuhi syarat sebagai alat bukti. Seseorang dengan spesifikasi kemampuan tertentu bisa melakukan manipulasi digital, sehingga alat bukti digital ini perlu dilakukan pengujian yang berlapis hanya untuk menentukan keasliannya.

Semakin besar perusahaan, maka akan lebih aware terhadap perkembangan teknologi dan penerapannya. Seringkal proses transaksi, tender, maupun pembuatan kontrak cukup dilakukan dengan memanfaatkan surel, karena prinsip bisnis yang efektif dan efisien. Sehingga mau – tidak mau mereka akan menyesuaikan juga terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan transaksi digital seperti e-signature, e-contract, disclaimer dll.

  1. Perlindungan Data Pribadi

Dunia siber itu bersifat limitless, segala sesuatu bisa diakses dengan mudah, bahkan dalam level tertentu seseorang dapat memanipulasi data orang lain untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya masalah ini sudah cukup lama, sejalan dengan usia perkembangan dunia internet di Indonesia. Banyak peretas yang meretas situs-situs tertentu hanya untuk mendapatkan akses menggunakan kartu kredit orang lain. Penyalahgunaan data pribadi ini sering terjadi dalam dunia siber.

  1. Ketepatan dalam menentukan subyek hukum

Dunia siber juga sangat akomodatif terhadap akun-akun pseudonim (bukan nama sebenarnya), sehingga perlu cara khusus dan tentunya sangat njlimet untuk menentukan subyek hukum jika terjadi sesuatu yang melibatkan akun-akun pseudonim tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut mungkin hanya sebagian kecil yang menjadi masalah dalam penerapan hukum dimana Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan kolonial. Hal yang paling penting bagi seorang advokat adalah memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi resiko yang akan ditimbulkan oleh penerapan teknologi digital ini. Peningkatan kapasitas dalam bidang teknologi digital sangatlah perlu untuk menunjang kinerja.

Bagi perusahaan-perusahaan besar yang dalam pengelolaannya menggunakan teknologi digital harus mampu menentukan advokat-advokat yang tidak hanya cakap dalam melakukan penelusuran hukum, namun juga harus melek teknologi digital serta problematikanya sehingga mampu memberikan pendapat hukum yang komprehensif.

 

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami. 

Please follow and like us:
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search