Melindungi Diri dari Penyalahgunaan Big Data

 In Articles, News

Beberapa waktu yang lalu dunia digegerkan dengan penyalahgunaan data pribadi yang ada dalam facebook untuk pemenangan Donald Trump oleh konsultan Cambride Analytica. Hingga akhirnya kekhawatiran muncul sehingga muncul ajakan untuk menghapus akun facebook, atau beberapa sosial media yang lain. Hal ini tentu tidak terlepas karena masih lemahnya perlindungan hukum terhadap data pribadi dan belum diaturnya mekanisme penggunaan big data dari platform digital.

Fenomena facebook ini hanyalah gunung es dalam komplikasi permasalahan pengelolaan mahadata atau yang lebih dikenal dengan istilah big data. Berdasarkan wikipedia, mahadata adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tidak terstruktur. Dengan jumlah yang sangat besar, dengan kerumitan sangat tinggi maka yang bisa mengendalikan atau mampu mengelola mahadata akan mampu menguasai pola hidup manusia. Mahadata bisa menjadi solusi dalam penerapan teknologi sekaligus menjadi tantangan. Mahadata ini tidak akan bermakna apa-apa tanpa ada manusia yang menggunakannya, sehingga tujuan dari penggunaan mahadata sangat tergantung pada tujuan dari penggunanya. Beberapa platform digital yang berkembang seperti online shop, fintech, e-traveling, transportasi daring dan lain sebagainya adalah platform digital yang mengelola big data untuk tujuan ekonomis. Para programer yang membuat platform tersebut menyusun alogaritma (langkah-langkah untuk perhitungan sehingga muncul penyelesaian masalah) yang sedemikian rupa sehingga bisa mengambil data yang mereka butuhkan untuk menjalankan sistem dari platformnya.

Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi ojek/taksi daring, sistem dalam aplikasi tersebut mampu menemukan lokasi dimana kita berada dan juga tujuan kita dimana, berapa kilometer jaraknya, siapa yang akan mengantarkan, dengan kendaraan apa, hingga berapa tarifnya. Berbeda lagi dengan penggunaan aplikasi perjalanan daring (e-travelling) mereka bisa menentukan bagaimana bisa mencapai tujuan, daftar tarif pesawat, penginapan terdekat dengan kelas dan tarifnya hingga panduan ke tempat wisata yang dikehendaki. Hidup kita serasa begitu mudah dengan aplikasi tersebut, tapi apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita telah “ditundukkan” oleh kemudahan tersebut? Dengan mudahnya kita memasukkan data-data pribadi untuk mendapatkan layanan dari aplikasi tersebut. Akhirnya semakin lengkaplah data pribadi yang terekam oleh server sehingga server mahadata ini bisa tahu siapa kita, apa aktivitas kita, sampai pada detail kapan kita makan pun akan terekam. Namun tentu saja data tersebut tidak bisa dengan mudah untuk diakses oleh semua orang kecuali penyedia aplikasi yang telah menyusun alogaritma untuk menjaring data yang dibutuhkan.

Persoalannya adalah tidak semua ahli pemograman itu memiliki itikad baik dalam memanfaatkan keahliannya, sejak awal munculnya internet sudah banyak kasus terjadinya pembajakan data kartu kredit dari mahadata yang dihasilkan oleh sistem belanja daring. Atau yang lagi marak akhir-akhir ini adalah skimming yang menyedot saldo ATM dengan menggunakan kartu duplikat. Atau modus kejahatan berbasis teknologi yang lain.

Mahadata itu solusi, karena bisa digunakan untuk membuat rencana kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun di sisi lain negara belum (mampu) hadir dalam upaya mengurangi resiko hukum sebagai akibat penyalahgunaan data pribadi yag sudah terekam dalam mahadata tersebut. Keberadaan UU ITE hanya mengatur boleh dan tidak, namun belum cukup mengakomodir tentang prinsip-prinsip dasar penggunaan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Idealnya pemerintah bekerjasama dengan komunitas programer, pengusaha, akademisi, masyarakat sipil dan juga praktisi hukum untuk berkolaborasi dalam membangun sistem penggunaan mahadata yang humanis dan bisa mengurangi resiko hukum.

Sedangkan masyarakat sendiri harus lebih cerdas dalam menggunakan atau memanfaatkan aplikasi berbasis internet, meskipun ada mekanisme hukum yang bisa digunakan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, bukan berarti boleh untuk mempublikasikan data pribadi dengan sembarangan.

 

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami. 

Please follow and like us:
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search