Apakah Paralegal Bisa Menggantikan Peran Advokat?

Sekelompok Advokat mencoba melakukan uji materi terhadap Permenkumham no 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Pada pokoknya mereka mempermasalahkan tentang:

1. Batasan usia minimal 18 tahun pasal 4 huruf b

2. Pengetahuan advokasi pasal 4 huruf c

3. Pemberian bantuan secara litigasi maupun non litigasi pasal 11

4. Penyelenggaraan bantuan hukum pasal 7

Hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam uu 18 no 2003 tentang Advokat, sehingga dianggap cacat hukum.

Sebelum menilai tepat atau tidaknya uji materi ini, alangkah baiknya kita mencoba kembali memahami struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga kita bisa menentuan dengan tepat apa dan bagaimana kedudukan dari permenkumham no 1/2018 ini.

Berdasarkan UU no 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tata susunan norma hukum di Indonesia yang tertinggi adalah Pembukaan UUD 1945, sedangkan peraturan menteri berada 1 tingkat dibawah peraturan presiden dan diatas peraturan kepala lembaga pemerintah non departemen. Fungsi permenkumham no 1/2018 ini salah satu manifestasi pelimpahan kewenangan kepada pembantu Presiden yang membidangi persoalan hukum dan HAM yang diberikan oleh UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara substansi, permenkumham no 1/2018 ini hanya mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana amanat UU Bantuan Hukum terutama pasal 6 ayat (2) bahwa pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum sesuai Undang-undang ini. Dalam permenkumham sudah dijelaskan dalam pasal 2 bahwa Paralegal yang dimaksud dalam peraturan ini adalah yang sudah terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan pemberi Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum

2. Terakreditasi berdasarkan UU

3. Memiliki kantor atau sekretariat tetap

4. Memiliki pengurus dan

5. Memiliki program bantuan hukum

Dalam ketentuan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 disebutkan juga bahwa pemberian bantuan hukum litigasi oleh paralegal adalah pendampingan advokat, artinya pemberi bantuan hukum harus memiliki minimal 1 Advokat yang memiliki ijin praktek. Sehingga pada pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum acara.

Berdasarkan hal tersebut, maka uji materi terhadap permenkumham no 1/2018 ini memiliki beberapa catatan yaitu:

1. Uji materi dapat dilakukan terhadap UU diatasnya, maka seharusnya uji materi ini dilakukan terhadap UU no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kurang tepat jika permenkumhan ini uji terhadap UU no 18 tahun 2003 tentang Advokat.

2. Bahwa keberadaan paralegal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (terutama masyarakat miskin) untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga ruang lingkup kerjanya lebih kepada penguatan kapasitas masyarakat terkait hukum dan bersifat programatik bukan kasuistik. Itulah alasan utama kenapa Paralegal harus memiliki pengetahuan advokasi secara menyeluruh, dan ini bukan dalam maksud untuk meniadakan pendidikan hukum.

3. Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki ijin praktek Advokat juga terikat pada kode etik advokat, sehingga dalam pemberian bantuan hukum litigasi akan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pekerjaan Paralegal memang bersinggungan dengan advokat, namun tidak bisa disejajarkan. Keduanya bisa saling melengkapi karena ada banyak hal yang hanya memungkinkan dilakukan oleh paralegal, dan ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh Advokat.

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami.