Perpres TKA mengapa diributkan?

 In Articles, News

www.pexels.com

Isu Tenaga Kerja Asing saat ini sedang menjadi komoditas politik yang paling menarik perhatian saat ini. Hal ini tidak lepas karena dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Banyak kalangan (terutama kelompok oposisi) menganggap ini adalah upaya menyingkirkan tenaga kerja lokal. Dan celakanya, Pemerintah “gagal” menjelaskan makna dari peraturan tersebut, bahkan lebih sibuk untuk melawan dengan opini.

Agar kita tidak ikut terjebak dalam perdebatan antara kelompok pro pemerintah dan oposisi, sebaiknya kita lihat lebih jauh tentang Perpres 20/2018 ini berbicara tentang apa dan urgensinya untuk apa. Namun, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa Perpres adalah keputusan presiden yang bersifat mengatur dan berlaku terus menerus (dauerhaftig), istilah ini mulai berlaku setelah adanya UU no 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Perpres adalah kewenangan atribusi dari UUD 1945, untuk mengatur “sisa” ketentuan yang tidak/belum diatur oleh Undang-undang atau peraturan lain lebih tinggi.

Kita awali dengan maksud dan tujuan, Perpres TKA ini memiliki 2 poin utama yaitu untuk pengaturan perizinan dalam penggunaan TKA dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Perpres no 72 tahun 2014. Sedangkan rujukan Perpres ini adalah UU 3/1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan, UU 13/2004 tentang Ketenagakerjaan, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU 6/2011 tentang Keimigrasian. Dari konsideran ini dapat dilihat bahwa Perpres ini (hanya) memperbaiki peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian mari kita lihat dalam batang tubuh Perpres ini terdiri dari 10 Bab, yaitu:

Bab I (Ketentuan Umum), Bab ini hanya 1 pasal yang merupakan deskripsi dari istilah yang ada dalam peraturan.

Bab II (Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Bab ini memiliki 24 pasal yaitu dari Pasal 2 sampai pasal 25. Bab ini mengatur teknis tentang siapa saja TKA yang boleh bekerja di Indonesia, Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Indonesia, instansi apa saja yang boleh mempekerjaan TKA dan pada posisi/jabatan apa saja mereka bisa bekerja. Dalam bab ini mengatur kelengkapan administratif bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia.

Bab III (Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan). Dalam bab yang terdiri dari 3 pasal ini mengatur tentang kewajiban institusi pemberi kerja untuk menyediakan pendamping lokal terhadap TKA, memfasilitasi proses transfer pengetahuan dan keahlian, dan peningkatan kapasitas.

Bab IV (Pelaporan), jadi Perusahaan yang menggunakan TKA diwajibkan untuk membuat pelaporan kepada Pemerintah.

Bab VI (Pembinaan dan Pengawasan) terdiri 2 Pasal tentang bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan TKA dan perusahaan yang memiliki TKA.

Bab VII (Sanksi) pemberlakuan sanksi untuk TKA yang melakukan pelanggaran.

Bab VII (Pembiayaan) bahwa semua pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada APBN.

Bab VIII (Ketentuan Lain-lain)

Bab IX (Ketentuan Peralihan)

Bab X (Ketentuan Penutup)

Sangat jelas bahwa keberadaan Perpres ini hanya bersifat administratif, dimana TKA yang ada di Indonesia harus teridentifikasi, sehingga mereka berhak atas perlindungan. Sistem pendataan yang baik dan benar akan menguntungkan Indonesia dalam upaya melindungi pekerja lokal.

Please follow and like us:
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search