Bagaimana mensikapi praktik Kartel?

 In Hukum Bisnis

Para narasumber dalam Seminar “Penerapan Prinsip Hukum Persaingan Usaha pada Industri Jasa Pengangkutan Laut”

Hingga saat ini setidaknya terdapat 6 kasus kartel yang menjadi sorotan publik yaitu, 1) Kartel garam pada tahun 2005, dimana ada 7 perusahaan yang dinyatakan bersalah yaitu PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera. 2) Kartel Short Message Services (SMS) yang elibatkan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telkomsel, PT Telkom, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Mobile-8 Telecom Tbk dan PT Smart Telecom . 3) Kartel minyak goreng curah dimana ada 20 produsen dilaporkan telah melakukan pengaturan harga pada tahun 2010. 4) Kartel harga avtur yang melibatkan PT Sriwijaya, PT Metro Batavia (Batavia Air), PT Lion Mentari Airlines (Lion Air), PT Wings Abadi Airlines (Wings Air), PT Merpati Nusantara Airlines, PT Travel Express Aviation Service dan PT Mandala Airlines. 5) Kartel obat hipertensi antara Pfizer Indonesia dan Dexa Medica. Dan yang terakhir adalah 6) Kartel yang melibatkan Yamaha dan Honda.
Meskipun beberapa diantara mereka menyatakan keberatan dan diterima, namun yang menjadi sorotan adalah dampak kepada masyarakat sebagai konsumen setelah putusan tersebut dibuat. Hampir tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap harga yang harus dibebankan kepada konsumen, sehingga putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dianggap sebagai sebuah keadilan diatas kertas. Persoalan akan semakin rumit ketika dilakukan upaya hukum kasasi, karena hanya ada sebagian kecil hakim agung yang paham dan menguasai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat lebih spesifik terkait kartel. Hal ini juga tidak lepas dari penggunaan pendekatan Per se Illegal maupun Rule of reason yang dalam hukum acara perdata masih belum cukup kuat membuktikan adanya sebuah perbuatan. Meskipun ada juga pendekatan indirect evidence mealui hasil-hasil survey dan juga hasil kajian faktual yang bisa membuktikan bahwa indikasi yang ada dalam kartel tersebut memang benar-benar terjadi dan berdampak pada masyarakat.
Hal ini sebnarnya tidak perlu terjadi jika saja KPPU tidak gegabah dalam mengidentifikasi adanya kartel dalam sebuah persaingan usaha. Akan lebih bijak jika KPPU mulai mengedepankan pendekatan dampak kepada konsumen dalam upaya memerangi kartel. Apakah konsumen merasa diuntungkan ataukah dirugikan dalam praktik yang diindikasikan terjadi kartel. KPPU juga akan lebih baik jika menerapkan prinsip advokasi dibandingkan menerapkan prinsip punishment dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Karena bisa saja penindakan terhadap dugaan kartel malah justru berdampak pada kerugian di masyarakat, apalagi pada produk-produk yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan hanya ada beberapa produsen yang bisa memenuhinya, bisa jadi bahan kebutuhan tersebut malah hilang dari pasar ketika ada penindakan dari KPPU.
Penindakan terhadap praktik kartel seharusnya menjadi upaya terakhir setelah dilakukan upaya-upaya advokasi untuk membangun pemahaman terhadap perusahaan terkait bahaya dan dampak dilakukannya praktik kartel. Karena belum tentu semua pelaku usaha memahami dengan baik dan benar tentang apa itu praktik kartel.

*Tulisan ini hanya sekelumit catatan dari acara seminar “Penerapan Prinsip Hukum Persaingan Usaha pada Industri Jasa Pengangkutan Laut” yang diselenggarakan oleh Hukum online dan MM UGM. Jika membutuhkan informasi yang komprehensif terkait Hukum Persaingan Usaha, bisa menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search