Kapankah Peran Advokat Diperlukan?

 In Hukum lain-lain

Jika membutuhkan Advokat, hubungi kami

Ada dua hal yang paling mengerikan untuk kita, dan sebisa mungkin harus dihindari yaitu bermasalah dengan kesehatan dan bermasalah dengan hukum. Karena, seberapa banyak materi yang dimiliki seolah-olah akan terbuang percuma tanpa bisa menikmati. Bermasalah dengan kesehatan, jelas kita akan dihadapkan pada istilah-istilah medis yang membuat kita (terpaksa) menerima anjuran untuk dilakukan tindakan medis. Begitupula ketika kita bermasalah dengan hukum, akan banyak ketentuan-ketentuan hukum yang bisa mengakibatkan kita kehilangan kebebasan atau minimal harus membayar ganti kerugian.
Khusus untuk masalah hukum, tindakan yang benar menurut pandangan masyarakat belum tentu benar menurut hukum, ini tentu yang akan menjadi persoalan. Seperti contoh yang sedang hangat dibicarakan adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril, bagaimana pada akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukan Baiq Nuril. Padahal tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril adalah tindakan yang (kemungkinan) akan kita lakukan untuk mengumpulkan bukti atas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Namun kembali lagi, secara normatif tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang, terutama pasal 27 ayat 1 UU ITE. jadi, hampir semua pihak menganggap putusan MA itu tidak adil, namun bagaimanapun juga unsur pidana yang ada dalam pasal 27 ayat 1 itu telah terpenuhi, sehingga hakim tidak salah untuk menghukum Baiq Nuril.
Kasus Baiq Nuril mengajarkan kepada kita semua untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Namun, tidak perlu takut untuk melakukan tindakan apapun sepanjang kita tahu apa konsekuensi hukumnya dan bagaimana cara menghadapinya.
Berhadapan dengan masalah hukum sudah pasti akan berhadapan dengan tiga hal yaitu penegak hukum (Jaksa, Polisi, Hakim, dan Advokat), aturan hukum, dan budaya penegakan hukum. Memahami aturan hukum belum menjamin kita bisa dengan mudah menghadapi masalah hukum, karena interpretasi kita bisa jadi benar namun belum tentu tepat. Sebagian besar dari kita lebih cenderung memilih untuk membaca sendiri aturan hukum dan membuat interpretasi sendiri. Jika ditanya alasannya, sebagian besar akan mengatakan konsultasi kepada advokat itu mahal atau merasa belum perlu menggunakan jasa advokat. Sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa advokat hanya dibutuhkan saat menjalani proses hukum yang tugasnya meringankan atau bahkan membebaskan dari hukuman. Padahal sebagai salah satu penegak hukum, tugas pengacara bukan hanya membela hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum, lebih dari itu pengacara juga memiliki fungsi edukasi serta fungsi mitigasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum.
Lantas kapankah kita membutuhkan kehadiran seorang  advokat? Tentu acuan waktunya akan berbeda tergantung pada subyek hukumnya. Secara prinsip, ketika kita akan melakukan tindakan yang akan melibatkan subyek hukum (orang dan/atau badan hukum) kita memiliki potensi akan mengalami permasalahan hukum atas terjadinya hubungan tersebut. sama halnya dengan masalah kesehatan, prinsip mencegah tentu lebih baik daripada mengobati, maka dalam hukum dari pada kehilangan kebebasan dan/atau harus mengeluarkan banyak biaya saat dihukum, akan lebih baik sudah ada mitigasi agar tidak bermasalah dengan hukum. Karena sekali kita terjerat dengan persoalan hukum, maka seperti halnya cermin yang retak, meskipun tetap bisa untuk bercermin tapi cacatnya tidak akan bisa dipulihkan.
Apa saja tindakan yang bersinggungan dengan orang lain yang berpotensi bisa mengalami permasalahan hukum? Jika secara pribadi adalah ketika kita ingin atau akan mempermasalahkan pihak tertentu baik melalui media sosial ataupun melalui pesan berantai, kita harus paham resiko yang kemungkinan akan menjerat kita. Atau kita akan membuat perjanjian atau melakukan transaksi yang nilainya cukup besar dan beresiko, maka perlu lebih detail dalam pembuatan dokumen kontrak agar kepastian hukumnya terjamin dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Resiko hukum ini akan lebih besar jika subyeknya badan hukum (yayasan, Koperasi, Perusahaan, dll) karena segala tindakan yang akan dilakukan sudah pasti akan terkait dengan pihak lain terutama terkait dengan persoalan administratif seperti Perijinan, pajak, kontrak kerja, perjanjian, kekayaan intelektual, kepemilikan aset serta komponen tata kelola organisasi yang lainnya.
Sehingga jangan menunggu mendapat masalah hukum untuk membangun komunikasi dengan pengacara/advokat, tapi persiapkan sedini mungkin semua rencana yang akan dilakukan yang terkait dengan pihak lain bersama dengan seorang pengacara atau advokat.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search