BJR dalam perkara Pidana Perseroan Terbatas BUMN
Pada hakikatnya doktrin business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun [...]
Pada hakikatnya doktrin business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun [...]
Direksi Perseroan memiliki fungsi utama untuk menjalankan perseroan berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan serta core business usaha sebuah perusahaan. Dalam rangka menjalankan usaha Perseroan, [...]
Pada bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Admistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Beleid ini mengatur pada [...]
Anggota Direksi di dalam suatu Perseroan mempunyai tugas kepengurusan Perseroan sekaligus mengemban jabatan yang penting dan sentral di dalam Perseroan. Dengan peran dan fungsi yang demikian, [...]
Sidang online? Mungkin itu yang terbersit ketika disodorkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Hal ini tentu [...]
Dalam tulisan artikel sebelumnya kami menyajikan pokok pemikiran mengenai Keputusan Tata Usaha Negara ditelaah dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha [...]
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara namun semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang [...]
Relasi antara warga negara baik individu maupun badan hukum perdata dengan negara dalam hal ini pemerintah dengan berbagai institusi yang mewakilinya dalam beberapa hal acapkali pernah [...]
Banyak pihak masih menganggap bahwa peran advokat adalah membela dan memenangkan yang bayar, dan faktanya memang sebagian besar masyarakat menganggap bahwa advokat yang hebat adalah yang selalu [...]