Sengketa Tata Usaha Negara Dalam UU PTUN

 In Hukum Administrasi Negara

ingin-berperkara-di-ptun-pahami-prosedur-iniRelasi antara warga negara baik individu maupun badan hukum perdata dengan negara dalam hal ini pemerintah dengan berbagai institusi yang mewakilinya dalam beberapa hal acapkali pernah menimbulkan sengketa. Pangkal sengketa dari relasi antara individu maupun badan hukum perdata dengan institusi pemerintahan salah satunya bersumber dari sebuah keputusan dan tindakan yang dibuat oleh institusi pemerintah (pejabat tata usaha negara). Secara mendasar pola relasi tersebut terbangun berdasarkan dua pertanyaan mendasar yakni : apa dan bagaimana bentuk norma (produk hukumnya) ? serta untuk siapa norma (produk hukum) tersebut ditujukan ?. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah (pejabat tata usaha negara) pada dasarnya memiliki sifat abstrak dan konkrit serta produk hukum tersebut ditujukan kepada umum (publik) dan individual. Selanjutnya produk hukum (rumusan norma) yang bersifat konkrit dan ditujukan kepada individual tersebut dikenal dengan istilah keputusan tata usaha negara (KTUN). Sengketa tata usaha negara berdasarkan UU PTUN secara substantif bersumber dari sikap pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata atas sebuah keputusan maupun tindakan yang berupa : tindakan faktual, tertulis, sikap diam. Keputusan dan tindakan tersebut berpotensi menjadi sengketa apabila secara substansi, prosedur dan wewenang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik maupun tata kelola pemerintahan yang baik.

Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Perbuatan pasif yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap diam akan sesuatu hal. Untuk tindakan faktual yang bersifat aktif ia biasanya selalu didahului oleh penetapan tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak disertai dengan tindakan tertulis. Tindakan faktual (feitelijk handelingen) akan selalu bersegi satu (eenzijdige) karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis feitelijk handelingen masuk ke dalam ranah hukum publik.

Penetapan tertulis merupakan salah satu tolok ukur pangkal sengketa dalam peradilan administrasi. Penetapan tertulis bukan hanya terbatas pada bentuk formalnya sebuah surat keputusan, tetapi menunjuk kepada isinya, sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai suatu keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara dan dapat dijadikan obyek sengketa. Nota atau memo dapat disebut sebagai surat keputusan tata usaha negara apabila memiliki parameter : terdapat badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan tersebut ditujukan dan apa isi yang ditetapkan didalamnya, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sikap diam pejabat tata negara pada intinya didasarkan atas parameter : Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan (vide pasal 3 UU PTUN).
Keputusan tata usaha negara salah satunya tercermin dalam KTUN, rumusan KTUN dikenal dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Secara substantif unsur-unsur KTUN adalah sebagai berikut : bentuk penetapan itu harus tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN, berisi tindakan hukum TUN, berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku, bersifat konkret individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan tindakan pejabat tata usaha negara yang tercermin dalam tindakan diam sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Seikap diam ini pada intinya seorang pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenang yang dimiliki serta bertindak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan tindakan pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bersumber pada KTUN serta tindakan diam pejabat tata usaha negara.
Keputusan yang tidak termasuk dalam kategori KTUN sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

  1. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  2. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  3. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan;
  4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum;

*Tulisan ini bukan merupakan analisa komprehensif terhadap suatu kasus, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan terhadap proses penanganan perkara. untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search