PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

 In Hukum Bisnis

finansialku.com

Pada tahun 2018 tepatnya pada akhir bulan Agustus nasabah perbankan syariah di Indonesia berjumlah 23,18 juta dan jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keungan (OJK) mencatat jumlah nasabah pembiayaan mencapai angka 4,78 atau tumbuh 11,58 % dari tahun sebelumnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut masih terpaut jauh dengan negara lain, bahkan dengan Malaysia yang sesama dari Asia Tenggara. Malaysia berada di peringkat 3 negara yang menguasai keuangan syariah global, bersama dengan negara Qatar dan Turki. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia masuk di dalamnya mengingat sekarang semakin banyaknya perbankan syariah.

Keuangan syariah atau ekonomi syariah bukan hanya sebatas pada perbankan saja, berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “ekonomi syariah yang di maksud meliputi : Bank syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan termasuk transaksi ekonomi syariah lainnya yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”.

Sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan Pengadilan Agama. Dalam gugatan perkara ekonomi syariah tersebut terdapat 2 mekanisme gugatan, yakni gugatan sederhana dan gugatan acara biasa. Penanganan perkara dengan gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tolok ukur gugatan sederhana adalah nilai gugatannya tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk penanganan perkara ekonomi syariah dengan nilai gugatan lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah dengan acara dengan mengacu pada hukum acara perdata. Pada penanganan perkara ekonomi syariah perbedaan pada Hakim yang menangani, harus sudah lulus dalam sertifikasi Hakim ekonomi syariah. Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non pengadilan. Dalam hukum Islam dikenal sebagai istilah tahkim atau tahkam, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang lebih yang bersengketa. Tahkim atau tahkam di Indonesia badan penyelesaian sengketa ekonomi syariah disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang semula adalah bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui). Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya, karena ketentuan–ketentuannya terkait pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang guna untuk menegakkan keadilan yang haikiki sesuai dengan ajaran Al- Qur’an dan Sunnah Rasul. Tujuan Basyarnas sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan prinsip mengutamakan perdamaian/islah, memberikan penyelesaian secara adil dan cepat, menyelesaikan sengketa perdata diantara bank/lembaga keuangan syariah dengan nasabah dan menjadikan syariah islam sebagai dasarnya. Dalam para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, hal tersebut tidak menjamin bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak memiliki konsekuensi. Sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kelebihan dan kekurangan dari arbitrase syariah sama dengan arbitrase pada umumnya, kelebihannya yaitu : Prosedur mudah, biaya murah, para pihak dapat memilih sendiri para arbiter, keputusan bersifat final dan mengikat. Dan kekurangannya yaitu : hanya baik untuk perusahaan bonafide, kurang untuk menghadirkan barang bukti dan saksi, kualitas putusan sangat tergantung kepada kualitas arbiter.

Perkembangan Ekonomi syariah cukup cepat dan cakupannya semakin luas, karena tidak terbatas hanya perbankan syariah saja. Unit usaha syariah telah merambah ke berbagai aspek lainnya yang prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariah. Dan kedepan akan semakin banyak sengketa ekonomi syariah. Sehingga negara perlu melakukan upaya antisipasi untuk menghadapinya.

oleh: Agil Fitra MPH (Advokat Magang)

*Tulisan ini hanya opini subyektif dan bukan kajian komprehensif terhadap sebuah perkara. untuk informasi dan penanganan perkara Ekonomi syariah silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search