KALEIDOSKOP 2019: TENTANG PKWT dan PKWTT (SERIAL KETENAGAKERJAAN II)

 In Hukum Ketenagakerjaan

Tahun 2019 sudah akan berganti, kami ingin mengajak para pembaca untuk sedikit kilas balik untuk mengambil sari pati pengetahuan yang ada selama 2019. Permasalahan hukum yang paling banyak kami tangani adalah terkait ketenagakerjaan. Yang pertama tentang mekanisme skorsing yang tidak sesuai Undang-undang, kemudian sengketa terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan sewenang-wenang, hingga membantu serikat pekerja untuk merumuskan perjanjian kerja bersama yang memenuhi kaidah hukum dan kepentingan bersama. Penulis akan mencoba menggambarkan dengan singkat tentang upaya yang dilakukan dalam implementasi pelaksanaan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut secara global melalui 4 tulisan akhir tahun.

Memahami PKWT dan PKWTT

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 59 ayat (5) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) menyatakan bahwa “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan”. Artinya pekerja memiliki hak untuk mengetahui apakah PKWT miliknya akan diperpanjang atau tidak minimal 7 hari sebelum masa PKWT berakhir. Selain itu, PKWT harus mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya, seperti:

  1. PKWT tidak boleh mencantumkan masa percobaan, karena dalam ketentuan pasal 60 ayat (1) UU Naker yang dapat mensyaratkan masa percobaan adalah PKWTT.
  2. PKWT hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, selesai maksimal 3 tahun, musiman, atau produk ujicoba. (pasal 59 ayat (1))
  3. PKWT tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang tetap (pasal 59 ayat (2))

Ketika semua syarat tersebut dilanggar, maka pekerja bisa melakukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) kepada dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan wilayah kerja dari perusahaan tersebut. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI) mensyaratkan adanya risalah bipartit yang dilampirkan dalam laporan pencatatan perselisihan tersebut, namun demikian salah satu narasumber dari Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan menyebutkan bahwa syarat administrative tersebut berbasis upaya faktual, jadi ketika sudah ada upaya hukum untuk penyelesaian yang salah satunya berupa somasi dan jawaban atas somasi namun tidak ada kesepakatan, maka dianggap proses bipartite sudah dijalankan. Sehingga laporan pencatatan PHI sudah bisa dilakukan di dinas ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan UU PHI ada 3 (tiga) metode penyelesaian yang bisa dipilih dalam proses tripartit di dinas ketenagakerjaan yaitu Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Kami memilih proses yang paling sering digunakan yaitu mediasi dengan menggunakan mediator. Setelah dilakukan beberapa kali mediasi dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari yang ternyata tidak ada kesepakatan, akhirnya Mediator dari Dinas Ketenagakerjaan membuat anjuran tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan meminta perusahaan untuk membayar pesangon 2x ketentuan peraturan Menteri tenaga kerja. Para pihak diberi kesempatan 10 (sepuluh) hari untuk menjawab menerima/menolak anjuran tersebut.

Karena pihak perusahaan tidak memberikan jawaban menerima/menolak anjuran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sebagai pihak yang tidak puas bisa mengajukan gugatan PHI ke Pengadilan PHI sesuai dengan wilayah kerja perusahaan tersebut. Beban biaya perkara yang harus dibayarkan sebagai panjar tergantung pada besarnya tuntutan, jika tuntutan nilainya lebih dari Rp. 200 juta maka beban biaya perkara ditanggung oleh negara atau gratis. Namun jika lebih dari Rp. 200 juta maka besaran panjar biaya perkara akan dihitung sesuai dengan ketentuan pengadilan setempat. Pendaftaran gugatan pada pengadilan PHI harus melampirkan anjuran dari dinas ketenagakerjaan. Yang perlu diketahui dalam proses peradilan PHI ini adalah bahwa siding dipimpin oleh majelis hakim ad hoc yang merepresentasikan negara, pengusaha, dan pekerja. Sedangkan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata.

Setelah menjalani sidang selama kurang lebih 6 (enam) bulan pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan bahwa PKWT demi hukum telah berubah menjadi PKWTT sejak PKWT berakhir.

Dari proses penyelesaian PHI terkait dengan PKWT ini hal yang bisa dipelajari oleh pekerja maupun pengusaha adalah:

  1. Pekerja harus lebih cermat dalam membaca kontrak kerja, jangan karena sangat membutuhkan pekerjaan akhirnya tidak mengindahkan jebakan-jebakan dalam perjanjian kerja. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah meminta waktu untuk mempelajari perjanjian kerja tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Bagi pengusaha seharusnya lebih cermat dalam membedakan mana pekerjaan yang harus PKWTT dan mana pekerjaan yang boleh PKWT, sehingga pada perjalanannya tidak merugikan perusahaan ketika terjadi perselisihan.
  3. Bahwa Perusahaan harus benar-benar memahami dan menaati batas waktu yang diberikan undang-undang untuk pembaharuan/perpanjangan kontrak, karena jika terlewat satu hari saja maka konsekuensi hukum terhadap kontrak kerja akan berbeda.
  4. Untuk menghindari adanya sengketa yang lebih kompleks, perusahaan yang sudah memiliki lebih dari 12 orang pekerja seharusnya membuat Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Sehingga ketika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka ada pijakan hukum yang bisa digunakan tanpa harus bersengketa di Pengadilan yang berpotensi akan menurunkan reputasi perusahaan.

Oleh: Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers Litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah gambaran tentang problematika ketenagakerjaan yang kami pelajari, untuk informasi lebih detail dan lengkap bisa menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search