KALEIDOSKOP 2019: TENTANG PHK (SERIAL KETENAGAKERJAAN III)

 In Hukum Ketenagakerjaan

Tahun 2019 sudah akan berganti, kami ingin mengajak para pembaca untuk sedikit kilas balik untuk mengambil sari pati pengetahuan yang ada selama 2019. Permasalahan hukum yang paling banyak kami tangani adalah terkait ketenagakerjaan. Yang pertama tentang mekanisme skorsing yang tidak sesuai Undang-undang, kemudian sengketa terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan sewenang-wenang, hingga membantu serikat pekerja untuk merumuskan perjanjian kerja bersama yang memenuhi kaidah hukum dan kepentingan bersama. Penulis akan mencoba menggambarkan dengan singkat tentang upaya yang dilakukan dalam implementasi pelaksanaan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut secara global melalui 4 tulisan akhir tahun.

Permohonan PHK ke PHI oleh Pengusaha

Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini menggambarkan bahwa semua pihak tidak bisa dengan mudah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Ada banyak tahapan yang harus dilalui untuk melihat apakah layak untuk melakukan PHK atau tidak, selain itu juga masih harus mengajukan permohonan penetapan PHK (jika terjadi PHK) kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahkan ketika terjadi dugaan tindak pidana sekalipun, upaya PHK tidak bisa serta merta dilakukan, harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa mengajukan permohonan penetapan PHK.

Perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance tentu akan sangat memahami tentang nilai yang dibangun antara pengusaha dan pekerja, yang dimana nilai tersebut dituangkan kedalam kode etik Perusahaan hingga Standart Operational Procedure (SOP) yang terumus dalam sebuah Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).  SOP ini akan menjadi instrument yang bisa mengawal ketaatan dan ketepatan dalam bekerja sehingga tidak merugikan perusahaan dan/atau merugikan pekerja.

SOP bisa menjadi acuan dalam proses evaluasi terhadap kinerja pekerja khususnya dan perusahaan pada umumnya. SOP juga bisa dijadikan dasar pembelaan pada relasi antar struktur, sehingga tidak terjadi tindakan semena-mena dari pekerja kepada pekerja lain yang posisi/jabatannya lebih rendah. Sehingga pekerja tidak perlu mengalami tuduhan-tuduhan pelanggaran yang didasari oleh suka/tidak suka, karena ketika semua hal telah sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama, maka tidak ada kesalahan yang bersifat mutlak.

Lantas bagaimana jika ada dugaan pelanggaran kode etik? Apakah bisa dilakukan PHK?

Secara prinsip, perusahaan punya hak dan kewenangan untuk menilai seseorang ini dianggap melanggar atau tidak, pun untuk mengajukan permohonan PHK. Sebagai perusahaan yang menerapkan good corporate governance, tentu memiliki sistem penyelesaian internal yang digunakan untuk menilai sejauhmana sebuah tindakan bisa dikatakan melanggar kode etik atau perjanjian kerja bersama (PKB). System internal ini harus benar-benar dimaksimalkan untuk upaya penyelesaian, karena menjalani proses penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) akan membutuhkan biaya yang besar serta menyita banyak waktu. Selain itu menjalani proses penyelesaian melalui lembaga PPHI juga akan memberikan kesan yang buruk terhadap perusahaan.

Jika tidak dilandasi dengan alasan yang kuat, maka akan berpotensi menurunkan kredibilitas dari perusahaan karena dianggap melakukan tindakan semena-mena terhadap pekerja. Sehingga sangat penting kiranya untuk tetap mengutamakan dialog dan mekanisme penyelesaian internal. Kekuatan mengikat sebuah peraturan perusahaan/PKB dapat dilihat ketika digunakan sebagai acuan penyelesaian masalah.

Oleh: Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers Litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah gambaran tentang problematika ketenagakerjaan yang kami pelajari, untuk informasi lebih detail dan lengkap bisa menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search