Pemberatan Pidana untuk Korupsi Bansos dan Pengulangan Tindak Pidana

 In Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia yang diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki 5 macam aturan pemidanaan yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,  pidana denda, dan pidana tutupan. Kelima pemidaan ini merupakan pidana pokok, sedangkan pidana tambahan meliputi; pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain pidana pokok dan pidana tambahan, seseorang juga bisa dikenai pemberatan pidana. Bagaimana ketentuan pemberatan pidana?

Beberapa waktu lalu ada pemberitaan viral bahwa ada dugaan oknum perangkat RT (Rukun Tetangga) di sebuah kampung di Kota Depok melakukan pemotongan terhadap bantuan sosial covid-19. Peristiwa korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana tentu tidak hanya terjadi sekali ini, sebelumnya juga sering terjadi tindakan korupsi terhadap dana bencana baik yang dilakukan oleh oknum pejabat negara hingga korporasi. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan ancaman hukuman mati atas tindakan tersebut. Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Sedangkan dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Kebencanaan) juga memberikan ancaman pidana seumur hidup bagi mereka yang menyalahgunakan bantuan bencana. Adapun ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 78 “Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Ketentuan pidana penyalahgunaan jabatan dalam UU Tipikor maupun UU Kebencanaan ternyata lebih berat dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum dalam pasal 52 “Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena . jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga

Selain kasus tersebut, dalam situasi bencana penyebaran covid-19 kali ini juga diwarnai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan nara pidana (napi) yang sebelumnya mendapatkan pembebasan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Salah satu contoh napi asimilasi di Sleman, Yogyakarta tertangkap kembali karena melakukan tindak pidana pencurian. Peristiwa ini merupakan salah satu dari 13 napi asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana berdasarkan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam tagar.id tanggal 18 April 2020.

Pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam buku II KUHP ini memiliki konsekuensi pemberatan pidana yaitu ditambahkan sepertiga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 486 “Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut beluum daluwarsa”.

Selanjutnya pasal 487 “Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua,sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 1`38 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Dan pasal 488 “Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

2 gambaran kasus diatas merupakan 2 dari 3 alasan pemberatan pidana yaitu:

  1. Penyalahgunaan kewenangan (abuse of power)
  2. Pengulangan delik (residive)
  3. Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik (Samenloop atau Concursus).

selanjutnya dalam situasi Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) ini, selain mewaspadai penularan virus masyarakat juga diminta mewaspadai kejahatan yang mengancam. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian terdekat adalah cara terbaik untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search