Ingin Berperkara di PTUN? Pahami Prosedur Ini

 In Hukum Administrasi Negara

Dalam sistem hukum Indonesia, jenis pengadilan sangat beragam. Dari sekian banyak jenis pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mungkin terdengar asing bagi khalayak umum. Hal demikian bisa dikatakan wajar karena PTUN memang bukan seperti pengadilan umum yang menerima segala macam jenis perkara.

Dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) yang telah diamandemen dua kali, PTUN adalah pelaksana kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Apabila anda merasa memiliki sengketa usaha negara dan berniat untuk melayangkan gugatan ke PTUN, maka wajib memahami prosedur persidangannya. Tahap paling awal seperti lazimnya gugatan adalah pendaftaran. Berbeda dengan pengadilan lainnya, dalam proses pendaftaran di PTUN dikenal satu tahapan khusus bernama Dismissal Process atau tahap pemeriksaan persiapan.

Pada tahap Dismissal Process, Ketua PTUN atau hakim yang ditunjuk akan meneliti berkas gugatan untuk kemudian dikeluarkan penetapan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima atau diterima yang berarti lanjut ke tahap persidangan. Atas penetapan Dismissal Process, penggugat dapat mengajukan perlawanan yang putusannya nanti tidak dapat dilawan dengan upaya hukum dalam bentuk apapun.  

Penetapan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: pokok gugatan tidak termasuk kewenangan PTUN; syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi; gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat; gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Setelah melalui Dismissal Process, gugatan akan memasuki tahap pemeriksaan di persidangan. UU PERATUN mengenal dua model pemeriksaan yakni pemeriksaan dengan acara cepat dan pemeriksaan dengan acara biasa. Perbedaan signifikan antara dua model pemeriksaan ini terletak pada formasi hakim, dimana pemeriksaan dengan acara biasa menggunakan formasi majelis hakim, sedangkan pemeriksaan dengan acara cepat menggunakan formasi hakim tunggal.

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan atas permohonan penggugat dengan alasan terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Ketua PTUN memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memutuskan apakah permohonan penggugat yang meminta pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan atau tidak.

Terlepas dari model pemeriksaannya biasa atau cepat, tahap pemeriksaan akan diawali dengan pembacaan gugatan oleh hakim ketua sidang. Jika jawaban dari pihak tergugat telah tersedia, maka hakim ketua sidang akan sekaligus membacakan jawaban. Sebaliknya, jika belum tersedia, hakim ketua sidang akan memberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban.

Setelah pembacaan gugatan dan jawaban, berikutnya adalah tahap saling memberikan tanggapan melalui replik dan duplik. Dalam repliknya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengubah alasan yang menjadi dasar gugatan. Perubahan dimaksud harus disertai dengan alasan yang cukup, tidak merugikan kepentingan tergugat, dan disaksikan oleh hakim.

Sementara, dalam dupliknya, tergugat juga memiliki kesempatan untuk mengubah alasan yang menjadi dasar jawaban. Perubahan dimaksud harus disertai dengan alasan yang cukup, tidak merugikan kepentingan penggugat, dan harus dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim.

Tahap berikutnya adalah pembuktian. Ini merupakan tahap penentu bagi penggugat maupun tergugat untuk meyakinkan hakim bahwa dalilnya adalah yang paling benar. Dalam rangka pembuktian, kedua belah pihak dapat mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.

Jelang tahap akhir, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan yang berisi pendapat mereka masing-masing. Lalu, tahap penutup adalah pembacaan putusan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; jika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir, maka hakim ketua sidang akan memerintahkan agar salinan putusan disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.

Putusan PTUN dapat berupa empat opsi yakni gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima atau gugatan gugur.

MANP Lawyers adalah firma hukum andal di bidang litigasi. Tim advokat kami berlisensi resmi PERADI siap memberikan jasa hukum terbaik untuk permasalahan litigasi anda di pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan niaga, dan juga PTUN.

by Admin

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search