Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

 In Hukum Siber & Niaga-el

Modernisasi yang ditandai dengan berkuasanya teknologi merupakan dampak dari dinamisme masyarakat dalam konteks teori perubahan sosial. Segala hal terkait dengan hajat hidup masyarakat sudah tidak lagi bisa dipisahkan dengan perkembangan teknologi. Bisa dikatakan saat ini sudah menjadi jaman digital dan elektronik, dimana semua hal sudah bisa dilakukan dengan mudah melalui sambungan dalam jaringan (daring).

Dalam dunia hukum, fenomena digital sudah bukan lagi barang aneh, karena semua bisa dilakukan melalui system daring. Salah satu urgent action untuk merespon digitalisasi sosial ini adalah lahirnya Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

beberapa waktu lalu kita disuguhkan dalam sebuah proses persidangan kasus pembunuhan pada sebuah kafe di Jakarta, dimana pembuktiannya menggunakan perangkat video Closed Circuit Television (CCTV). Dimana perdebatannya pada keabsahan alat bukti digital tersebut, yang akhirnya harus melibatkan para ahli digital hanya untuk membuktikan keaslian dari rekaman tersebut. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 yang semakin menguatkan pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 UU ITE tentang keabsahan alat bukti, yang dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya dalam menggambarkan suatu perkara.

Putusan MK tersebut memang berlatar belakang pada kasus pidana, namun bukan berarti tidak bisa digunakan dalam penanganan perkara perdata. Karena saat ini banyak sekali permasalahan perdata seperti kontrak, transaksi, dan lain sebagainya banyak yang menggunakan sistem daring sehingga penggunaan putusan MK tersebut menjadikan alat bukti elektronik dan dokumen digital bisa digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian dalam perkara perdata. Dalam  HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) pasal 164, alat bukti dalam hukum acara perdata adalah :

  1. Bukti surat
  2. Bukti saksi
  3. Persangkaan
  4. Pengakuan
  5. Sumpah

Dokumen digital, surat elektronik, dan sebagainya bisa menjadi alat bukti surat. Karena saat ini dalam hingar-bingar kampanye paperless, dokumen digital dan surat elektronik menjadi vital. Dan hal ini diperkuat melalui keabsahan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan pasal 5 sampai tanggal 12 UU ITE. Dan ditambah lagi dengan keberadaan sertifikasi terhadap perangkat lunak sebagai penyedia layanan pembuatan tanda tangan elektronik.

Rekam CCTV dalam perkara perdata bisa diinterpretasikan dalam alat bukti persangkaan, dimana penjelasan mengenai persangkaan bisa dilihat pada pasal 1915 KUH Perdata yang menjelaskan. “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahuiumum.”

Pasal tersebut menyebutkan adanya Keyakinan Hakim, Pengetahuan umum, dan menjelaskan suatu peristiwa.  Rekam CCTV ini bisa digunakan untuk mewakili pengetahuan umum tentang terjadinya peristiwa jika ditempat tersebut tidak ditemukan saksi mata.

Namun demikian, tidak sembarang rekam digital bisa dijadikan alat bukti. Ada beberapa syarat material yang harus dipenuhi untuk menjadikan alat bukti tersebut bisa digunakan. Kata kuncinnya adalah KEASLIAN. Sehingga alat bukti elektronik tersebut harus sebisa mungkin dari alat utama, bukan hasil penggandaan. Karena penggandaan meskipun tidak berubah, tetapi telah menghilangkan relevansi atas prinsip keaslian. Foto, Video, dan suara sebisa mungkin diputar dari alat aslinya. Dan jikalaupun harus ada upaya penggandaan, maka proses penggandaan harus dilakukan dan/atau diketahui oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme digital forensik.

Untuk mekanisme pembuktian dalam sidang, maka pengajuan alat bukti elektronik harus disertakan rekam aslinya agar bisa digunakan untuk membandingkan keseluruhan isinya.

Ardian

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search