Advokat: Bukan Sekedar Kalah dan Menang!!

 In Hukum lain-lain

Mengabaikan ketidakadilan dalam bentuk apa pun sesungguhnya adalah perbuatan melanggar dan penuh dosa – Yap Thiam Hien –

 

Lebaran telah berlalu, banyak kisah menarik selama berkumpul bersama keluarga besar dalam momen lebaran, salah satunya pasti saling ingin tahu profesi dan pekerjaan masing-masing anggota keluarga. Dan ketika kukatakan bahwa profesiku adalah Advokat atau pengacara, banyak saudara (terutama yang sama sekali belum pernah bersinggungan dengan hukum, dan hanya tahu profesi pengacara dari media) langsung tersenyum sinis sambil berkata “oh yang biasa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar”.

Bahwa profesi advokat masih sebatas benar/salah serta kalah/menang, merupakan pandangan umum yang tercipta karena persepsi yang terbangun karena seringnya masyarakat disuguhi drama kasus hukum melalui media mainstream. Advokat selalu diidentikkan dengan klien yang diwakilinya. Meskipun pasal 18 ayat (2) UU no 18/2003 tentang Advokat menyatakan yang pada intinya bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat tidak identik dengan klien, namun tetap saja label miring terhadap advokat itu akan melekat pada advokat yang membela kepentingan klien yang dianggap pelaku kejahatan.

Advokat koruptor = koruptor, Advokat pembunuh = pembela penjahat, Advokat pelanggar HAM = pelanggar HAM, itu seringkali terdengar nyaring bahkan di kalangan aktivis yang seharusnya memahami hak dan kewajiban profesi. Masih segar dalam ingatan ketika seorang Adnan Buyung Nasution memutuskan untuk membela Anas Urbaningrum, Gayus Tambunan, atau Tubagus Chaeri Wardhana, yang dianggap sebagai koruptor. Banyak kritik pedas dan caci maki kotor menghampiri Advokat senior yang telah meninggal pada tahun 2015 tersebut. Hal ini tidak terlepas karena citra bang Buyung yang sudah melekat sebagai pembela HAM dan anti korupsi. Meskipun tidak adil, label ini adalah bagian dari tantangan seorang advokat untuk menjelaskan bahwa sejahat apapun warga negara, maka dia masih memiliki hak hukum.

Selain sebagai bagian dari penegak hukum, profesi advokat secara tidak langsung juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat yang kurang memahami hukum. Advokat bersama dengan Hakim, Jaksa, dan Polisi (juga KPK) memiliki tanggung jawab sosial terhadap pendidikan hukum terhadap masyarakat. Bahwa semua masyarakat itu setara di hadapan hukum, itu seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab akademisi semata. Saat ini, tanggung jawab sosial atas pemahaman hukum masyarakat ini terabaikan, sehingga menempatkan hukum dalam lingkungan yang elit. Hal inilah yang memunculkan sebuah lelucon “di Indonesia itu jangan sampai terkena masalah hukum, atau kesehatan jika ingin hidup tenteram”. Kondisi ini diperparah dengan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang dianggap masih penuh dengan praktik mafia. Kasus demi kasus kejahatan terorganisir yang melibatkan penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat) bahkan penegak konstitusi pun juga ada yang masuk dalam lingkaran setan kejahatan tersebut.

Menjadi advokat itu seharusnya tidak sekedar menganalisa kasus, untuk mencari strategi memenangkannya saja. Tetapi menjadi advokat berarti memikul tanggung jawab untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Advokat yang hebat akan mampu menjadikan masyarakat yang awam terhadap masalah hukum menjadi paham, sehingga tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan melalui ruang sempit yang disebut pengadilan.

Tulisan ini sebenarnya sebatas pengingat pada diri saya sendiri, bahwa ternyata tugas sebagai advokat masih jauh dari tujuan besar sebagai salah satu struktur dalam sistem hukum di Indonesia. Pelahan-lahan kita harus mampu membawa masyarakat untuk lebih melek hukum melalui kompetensi sebagai seorang advokat. Memberikan pemahaman bahwa semua orang berhak mendapatkan keadilan di hadapan hukum meskipun dia adalah seorang penjahat merupakan satu hal yang berat, namun bukan hal yang tidak mungkin. Menggeser persepsi masyarakat tentang citra seorang advokat tidak sekedar membela yang bayar, kearah aspek profesionalisme karena tuntutan undang-undang juga bukan perkara yang mudah. Seberat apapun harus dilakukan, karena citra hukum di Indonesia tergantung pada kepedulian para penegak hukumnya untuk memberikan pendidikan hukum melalui profesi yang dijalaninya.

Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap bahwa masyarakat tidak lagi takut jika berurusan dengan hukum. Minimal mereka tahu bagaimana memanfaatkan jasa seorang advokat ketika harus berurusan dengan hukum baik pidana, perdata, maupun administrasi.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Mohon maaf lahir dan batin.

MANP Lawyers

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search