IBOS: Antara Harapan dan Wacana

 In Hukum lain-lain

Beberapa waktu yang lalu Kepala Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) Triawan Munaf merilis pernyataan tentang tawaran dana hibah sebesar US$ 5,5 juta dari Kofic (Korean Film Council) yang merupakan lembaga yang berwenang untuk pembuatan kebijakan terkait film di Korea. Kemudian Triawan Munaf juga mengungkapkan bahwa nantinya dana hibah ini akan dipergunakan untuk pengembangan Integrated Box Office System (IBOS) yang bertujuan untuk membangun transparansi untuk bioskop. Namun, program yang diapungkan oleh Triawan Munaf ini menimbulkan pro-kontra di kalangan pemangku kepentingan Film di Indonesia. Sebenarnya siapa sih yang berkepentingan atas IBOS ini? Dan bagaimana mekanisme operasional dari IBOS ini? Hal ini perlu dikritisi lebih jauh, sehingga semua informasi bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Mengapa IBOS?
Integrated Box Office System (IBOS) merupakan piranti lunak yang digunakan untuk menghitung jumlah penonton secara realtime. IBOS ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model-model ticketing online yang sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang usaha. Melalui system ini kita dimungkinkan untuk memiliki data pengguna dalam hal ini adalah pembeli tiket. variabel data yang bisa dilihat itu tergantung kebutuhan dari pemakai, sehingga tidak ada template baku untuk semua system.
Adapun IBOS ini sendiri merupakan system yang sudah diwacanakan oleh para pegiat Film Nasional bahkan sejak 6 tahun (awal 2011) yang lalu menurut penuturan Alex Sihar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Advokasi kebijakan Badan Film Indonesia. Alex mengatakan “ketika sedang ramai diperbincangkan tentang Film Impor, saat itu Tempo secara massive memberitakan soal dihentikannya impor film dari luar negeri”. Hingga pada akhirnya terbitlah surat edaran Dirjen Pajak nomor SE-3/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasukan Film Impor, hal ini tidak terlepas dari audit yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan pada bulan Januari 2011 yang menemukan bahwa ternyata importir film tidak ada yang pernah membayarkan pajak sesuai ketentuan UU no 10 tahun 1995 (sudah diubah menjadi UU no 17 tahun 2006) tentang kepabeaan. Para importir hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetak kopi film dan bukan sesuai nilai transaksi pembelian film. Tercatat persoalan tersebut baru mendapatkan titik temu pada bulan juli 2011, dimana film impor pertama yang masuk saat itu adalah Harry Potter and the Deathly Hollow Part 2. Alex menambahkan “Ini persoalan politis, hadirnya kembali film impor ke Indonesia melalui Omega ini tidak terlepas karena adanya Ibas (Eddy Baskoro Yudhoyono) sebagai pemilik sahamnya” meskipun selanjutnya Ibas membantah dirinya yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni, dan Budaya memiliki keterkaitan dengan PT Omega, dan hanya membicarakan persoalan film impor bersama Jero Wacik (Menbudpar saat itu).
Persoalan pajak saat itu muncul pada saat itu tidak lepas dari ketiadaan data penonton bahkan menurut Alex Sihar, “pajak retribusi itu dulu dibayarkan dimuka berdasarkan jumlah stempel pada tiket, sehingga bisa kurang dan bisa lebih” yang pada akhirnya filmindonesia.or.id mulai merekam data-data jumlah penonton (meskipun belum realtime) sejak 2012. Inilah cikal bakal advokasi IBOS di Indonesia, karena pada periode tersebut terjadi ketimpangan yang luar biasa antara film impor dan film nasional, yang kemudian diperparah dengan ketiadaan data-data film impor yang beredar meskipun UU nomor 33/2009 tentang Perfilman mewajibkan melaporkan jumlah penonton kepada menteri untuk diumumkan kepada masyarakat.
IBOS ini menjadi penting bukan hanya sebagai alat ukur pendapatan Negara melalui pajak film, namun ketersediaan data jumlah penonton ini menjadi penting untuk memetakan segmen kebutuhan masyarakat terkait jenis film yang banyak ditonton, sehingga para produser memiliki bahan evaluasi terhadap produksi mereka. Karena menurut Dipo Alam pendiri Layar Nusantara bahwa seharusnya pendapatan Negara dari film bisa lebih dari yang ada selama ini, jika dihitung kasar, setidaknya bisa mencapai 2% jika Negara serius dalam menangani persoalan Film ini.

Bioskop, Rahasia Dagang, dan Intelejen
Pengusaha bioskop pastinya akan merespon negative terkait IBOS ini, karena dengan adanya IBOS potensial beban pajak mereka akan terekam dengan jelas. Sehingga mereka kemudian berlindung pada UU no 30/2000 tentang Rahasia Dagang. Padahal dalam pasal 2 dinyatakan bahwa “lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum” artinya, terkait dengan IBOS ini, yang masuk dalam ruang lingkup perlindungan rahasia dagang adalah cara mendapatkan penonton, cara memperlakukan penonton, proses pemutaran film dan sebagainya yang memungkinkan mereka mendapatkan nilai lebih secara ekonomi. Sedangkan berapa jumlah penonton itu bukan bagian dari ruang lingkup rahasia dagang, karena secara agregat harus dilaporkan kepada Negara sebagai ketentuan dasar penghitungan pajak.
Selain itu ada ketakutan terkait data Negara yang harus dilindungi dalam konteks IBOS, hal ini tidak terlepas dari persoalan e-KTP yang ternyata Negara tidak memiliki kedaulatan atas data kependudukan tersebut. kekhawatiran ini menjadi wajar ketika melihat kepentingan Korea terkait dengan industry film. Namun hal ini bisa dimitigasi dengan penerapan system yang berpusat pada konteks kedaulatan data, dimana Negara yang punya wewenang untuk menyimpan, mengelola, dan merilis data. Sehingga tidak semua pihak bisa mengakses semua data dengan mudah, dan Negara hanya merilis data-data yang memang layak untuk konsumsi publik yang berbasis agregat. Kedaulatan atas data inilah yang luput dari proses yang dilakukan dalam pengembangan system e-KTP.
IBOS ini sudah sejak lama diterapkan oleh Wanda Cinema yang merupakan raksasa sinema yang memiliki sekitar 45.000 layar di seluruh Dunia. Wanda Cinema ini juga pernah menawarkan system ini diterapkan di Indonesia secara gratis. Namun ketika itu paying hukum penerapan data terintegrasi belum cukup memadai di Indonesia, sehingga proses kerja sama tidak terjadi sampai saat ini.

Blunder Bekraf tentang IBOS
Pro dan Kontra ini tidak terlepas dari blunder Ketua Bekraf dalam hal ini Triawan Munaf, yang merilis informasi mengenai dana hibah hasil kerjasama dengan Korea yang akan dipergunakan untuk membangun IBOS. Meskipun Bekraf yang nantinya akan mendapatkan hibah tersebut, namun demikian secara prosedur mekanisme penerimaan hibah itu diatur dalam PP no 10/2011 harus diketahui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Perekonomian yang dalam hal ini memiliki garis koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.
Langkah Triawan Munaf ini dinilai terlalu dini dan dianggap melangkahi kewenangan dari Kementrian yang memang ditugaskan secara khusus oleh UU untuk menangani hibah luar negeri. Sehingga informasi hibah ini bisa dikategorikan sebagai hoax karena belum jelas, hal ini dapat dilihat masih adanya silang pendapat antara Bekraf dengan Menko Perekonomian terkait IBOS ini. Ini bisa diartikan jika Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas belum memiliki informasi yang cukup tentang dana hibah untuk IBOS, dan artinya jika mereka ini belum tahu bisa dikatakan dana itu masih dalam tahap penawaran dan belum ada wujudnya.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search