Menghukum Penjiplak

 In Hukum HKI, Hukum Pidana

Penjiplakan atau plagiat berdasarkan ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian disingkat sebagai KBBI, plagiat diartikan sebagai “pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 86/P Tahun 2009 dinyatakan “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”
Jika mengacu pada ketentuan selanjutnya dalam pasal 2 Permendiknas Nomor 86/P Tahun 2009, plagiat ini meliputi dan tidak terbatas pada:
a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa enyatakan sumber secara memadai;
b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri ari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyartakan sumber secara memadai;
e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
Menjiplak merupakan pelanggaran terhadap hak yang bisa menimbulkan kerugian, karena sebuah karya cipta yang dibuat oleh orang lain dilindungi secara eksklusif melalui UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya cipta, berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta merupakan manifestasi dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian. Sehingga hak tersebut timbul secara otomatis melekat pada penciptanya. Hak yang timbul dari sebuah karya cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta), sehingga hanya sang pencipta saja yang berhak untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap karya tersebut.

Setelah meratifikasi TRIPS melalui Undang-undang no 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Pembentukan Oraganisasi Perdagangan Dunia, kemudian dilanjutkan dengan meratifikasi 5 konvensi internasional bidang HKI melalui Keputusan Presiden No. 15-19/1997, maka secara otomatis Indonesia menjadi bagian dari World Intellectual Property Organization (WIPO) yang memiliki kewajiban terhadap upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah Hak Cipta. Sehingga oleh karena itu setiap Pemilik Hak Cipta yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan upaya hukum baik secara Pidana maupun Perdata, atau menggunakan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apa hukuman bagi para penjiplak?
Melakukan penjiplakan, konsekuensinya sangat panjang. Karena pelaku penjiplakan tidak hanya dijerat oleh sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana ancaman pidananya adalah 2 tahun dan gelar yang didapatkan harus dicabut. Selain itu dalam ketentuan UU Hak Cipta seseorang yang terbukti melakukan tindakan penjiplakan maka orang tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pemilik Hak Cipta dengan maksimal denda sebesar 5 milyar rupiah.
Jadi masih mau melakukan penjiplakan??

 
Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search