Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pesawat Terbang dan Helikopter

 In Hukum Penanaman Modal
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memerlukan sarana transportasi udara untuk menyatukan akses transportasi antara pulau. Keberadaan bisnis transportasi udara baik berjadwal, tidak berjadwal, kemudian untuk daerah terpencil maupun perintis memerlukan pesawat terbang dan helikopter. Keperluan akan sarana transportasi udara tersebut salah satunya diperoleh melalui sarana sewa beli (leasing) yang transaksinya kebanyakan dilakukan di luar negara Indonesia. Hal ini tentunya memerlukan perlindungan hukum baik kepada kreditur maupun debitur dalam proses sewa beli pesawat terbang dan helikopter melalui proses leasing tersebut. Perlindungan hukum yang paling fundamental terhadap kreditur tersebut dilaksanakan melalui IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization – IDERA). Sederhananya IDERA merupakan Hak Jaminan Atas Pesawat Udara untuk melindungi kreditur, yaitu dengan menggunakan Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor.
IDERA diatur dalam pasal 71 – pasal 82 Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Konsep IDERA merupakan adposi dan transformasi dari Konvensi Internasional Mengenai Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak dan Protokol Mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara, yang dikenal dengan “Konvensi Cape Town tahun 2001”. Konvensi Cape Town ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Dengan adanya ratifikasi tersebut, maka dimungkinkan agar suatu pesawat terbang atau helikopter yang terdaftar dan dioperasikan di Indonesia, dapat dibebani jaminan berdasarkan hukum jaminan di Negara asing. Proses pendaftaran IDERA diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 jo Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: SKEP/166/VII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permohonan IDERA.
Tujuan utama dari IDERA tersebut adalah untuk mempermudah birokrasi penarikan pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan penghapusan pendaftaran pesawat di Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah Indonesia. Apabila timbul perkara hukum di kemudian hari, debitur melakukan wanprestasi maka berdasarkan pasal 79 Undang- undang Penerbangan Kreditur dapat meminta penetapan dari Pengadilan untuk melaksanakan tindakan sementara tanpa didahului dengan pengajuan gugatan dalam pokok perkara. Dalam perkara kepailitan/ PKPU-pun IDERA memiliki semacam privelege atas penguasaan obyek pesawat terbang atau helikopter tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah terekcuali atas keberadaan kreditur preferens yang menyangkut tiga hal yakni : hak atas gaji karyawan maskapai yang belum dibayarkan, pajak atau tagihan lain dari otoritas udara di Indonesia yang belum dibayarkan, pihak yang memperbaiki pesawat terbang atau helikopter sepanjang perbaikan tersebut dalam rangka meningkatkan nilai tambah pesawat. Ketentuan internasional mengenai IDERA sebagaimana diatur dalam Konvensi CapeTown bersifat lex specialis terhadap peraturan perundang- undangan di Indonesia.
Anda memiliki kebutuhan untuk mengurus pendaftaran IDERA atau eksekusi IDERA ? Kami memiliki pengalaman atas hal itu dan siap untuk membantu anda
Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search