Pahami Seluk Beluk Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama

 In Hukum Perdata

Dalam sejarah, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami dua kali amandemen. Pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009. Melalui dua amandemen tersebut, lingkup kewenangan pengadilan agama mengalami perluasan yakni dengan dimasukkannya perkara ekonomi syariah.

Sebelum amandemen, lingkup kewenangan pengadilan agama menangani perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Lalu, Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 menambahkan zakat dan ekonomi syariah ke dalam lingkup kewenangan pengadilan agama. Pembentuk undang-undang berdalih penambahan lingkup kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat muslim.

Pada bagian penjelasan secara spesifik dijabarkan jenis-jenis perkara ekonomi syariah yakni bank syari’ah; lembaga keuangan mikro syari’ah; asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah; reksa dana syari’ah; obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah; pegadaian syari’ah; dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah.

Tidak hanya perluasan lingkup kewenangan dalam hal jenis perkara, amandemen UU Peradilan Agama khususnya Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 juga memodifikasi lingkup kewenangan pengadilan agama dalam korelasinya dengan pengadilan umum.

Sebelumnya UU Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan jika terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain terkait perkara yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan agama, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan umum.

Ketentuan ini diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain terkait perkara yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan agama, maka penyelesaian mengenai objek yang menjadi sengketa tidak lagi monopoli kewenangan pengadilan umum. Pengadilan agama juga berwenang sepanjang sengketa tersebut terjadi antara orang-orang beragama Islam.

Mengutip bagian penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, perluasan kewenangan pengadilan agama untuk sekaligus menangani sengketa hak milik atau sengketa lainnya antara orang beragama Islam, dimaksudkan untuk mencegah upaya pihak tertentu memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam undang-undang, perluasan kewenangan pengadilan agama yang melingkupi perkara ekonomi syariah sempat menimbulkan pro kontra. Sebagian kalangan meragukan kompetensi hakim-hakim pada pengadilan agama menangani perkara ekonomi syariah. Keraguan ini direspon oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menggelar serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kompetensi hakim pengadilan agama.

Dalam Laporan Tahun MA tahun 2016, misalnya, tercantum beberapa kegiatan antara lain pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, digelar pula studi banding ke negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Mesir, untuk mempelajari praktik peradilan perkara ekonomi syariah.

Untuk sektor regulasi, MA juga melakukan terobosan dengan menerbitkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Sesuai dengan namanya Perma Nomor 14 Tahun 2016 menjabarkan hukum acara penanganan perkara ekonomi syariah, hal mana belum diatur secara spesifik dalam UU Peradilan Agama. Di dalam Perma tersebut dijabarkan antara lain tata cara pemeriksaan perkara baik itu dengan acara sederhana ataupun acara biasa. Lalu diatur pula seluk beluk putusan beserta pelaksanaanya, tahapan pemeriksaan mulai dari pemanggilan para pihak hingga pembuktian di persidangan.

Sementara itu, Perma Nomor 5 Tahun 2016 mengatur tentang persyaratan menjadi hakim ekonomi syariah, proses seleksi hakim, pengangkatan serta pengawasan hakim, dan mekanisme evaluasi, sistem insentif dan disisentif.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search