Ragam Jalur Gugat Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

 In Hukum Administrasi, Hukum Perdata

Infografis Gugat PMH

Dari segi istilah, perbuatan melawan hukum (PMH) di ranah hukum perdata dan hukum administrasi negara memiliki kemiripan. Onrechtmatige Daad dan Onrechtmatige Overheidsdaad. Perbedaannya hanya terletak pada kata “overheids” yang maknanya menegaskan bahwa subjek pelaku PMH adalah penguasa.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan penguasa dikontrol oleh rakyat atau organisasi yang mewakili masyarakat dengan ragam mekanisme hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah dengan melayangkan gugatan ke pengadilan.

Tiga cara menggugat PMH penguasa yang belakangan menjadi tren dalam perkembangan hukum nasional adalah gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS), gugatan perwakilan kelompok atau class action, dan gugatan organisasi atau legal standing. Ketiganya merupakan konsep yang dikenal di negara-negara penganut sistem hukum Common Law yang kemudian diadopsi oleh praktik hukum di Indonesia.

Sejauh ini, praktik class action yang berkembang di Indonesia telah diakomodasi dalam bentuk regulasi melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok. Berbeda nasib, praktik CLS justru belum diatur dalam bentuk regulasi apapun.

Meskipun belum diatur, namun praktik di lapangan berupa putusan-putusan pengadilan telah menunjukkan bahwa CLS telah diakui oleh sistem hukum Indonesia. Beberapa putusan CLS yang fenomenal antara lain CLS perlindungan TKI dalam perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, CLS tukang becak terhadap penguasa dalam perkara No. 50/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST, dan CLS terkait penyelenggaraan Ujian Nasional dalam perkara No. 228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pusat.

Sementara itu, perkara class action yang menarik perhatian publik dan sekaligus menegaskan mekanisme class action adalah perkara No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI tentang penambangan bauksit di Tanjung Pinang. Para penggugat mewakili kelompok nelayan setempat yang merasa dirugikan dengan kegiatan penambangan sejumlah perusahaan. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memenangkan gugatan penggugat.

Lalu, untuk perkara legal standing yang fenomenal antara lain gugatan WALHI dkk melawan Presiden RI di PTUN Jakarta terkait dana reboisasi, dan gugatan ICEL dkk melawan Menteri Pertanian terkait SK No. 107/Kpts/KB.430/2/2001 tentang Pelepasan secara terbatas 35B (BOLLGARD).

Di luar tiga cara di atas, cara menggugat PMH penguasa yang terlebih dulu dikenal di sistem hukum Indonesia adalah gugatan tata usaha negara (TUN). Gugatan jenis ini khusus menyasar pada PMH penguasa berupa Keputusan TUN (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Dasar hukum gugatan TUN adalah UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami dua kali amandemen.

Seiring dengan lahirnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), muncul paradigma baru terkait gugatan TUN. UU AP memperluas lingkup KTUN menjadi “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut KTUN atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Sebelumnya, menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan membandingkan dua definisi di atas, maka definisi KTUN menurut UU PERATUN relatif lebih sempit maknanya ketimbang definisi KTUN menurut UU AP. Salah satu parameternya adalah jumlah unsur yang terkandung dalam masing-masing rumusan definisi tersebut. Apabila dijabarkan unsur dalam rumusan definisi KTUN versi UU PERATUN berjumlah tujuh, sedangkan versi UU AP hanya tiga unsur.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search