Memahami Aturan Terkait Notifikasi Merger Perseroan

 In Hukum Penanaman Modal

Seperti halnya akuisisi, merger atau penggabungan perseroan diatur cukup terperinci dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terdapat dua pasal dalam UU PT yakni Pasal 122 dan 123 yang mengatur spesifik tentang merger. Materi kedua pasal itu intinya antara lain mengatur tentang implikasi hukum dari dilakukan merger serta persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh.

Selain UU PT, merger juga bersinggungan dengan UU Anti Monopoli terutama dalam hal kewajiban notifikasi merger kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, notifikasi diwajibkan bagi merger yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Kewajiban ini harus ditunaikan paling lambat 30 hari sejak dilakukannya merger.

Kewajiban notifikasi merger, termasuk juga akuisisi dan peleburan, didasarkan pada pertimbangan bahwa merger merupakan aksi korporasi yang dapat berdampak terhadap pasar. Lebih jauh, merger juga dikhawatirkan dapat mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban notifikasi merger tertuang dalam PP No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setidaknya terdapat dua materi utama yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010, yaitu: Pertama, kewajiban pelaku usaha menyampaikan notifikasi tertulis kepada KPPU sejak tanggal merger berlaku efektif secara yuridis; Kedua, penilaian terkait ada atau tidaknya pelanggaran dari tindakan merger perseroan.

PP No. 57 Tahun 2010 menegaskan bahwa tidak semua pelaku usaha wajib melaporkan merger yang dilakukannya kepada KPPU. Kriteria merger yang wajib dilaporkan berpatokan pada batas jumlah minimal nilai aset dan nilai penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari badan usaha hasil merger, dan badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil merger.

Jika merger melebihi nilai aset sebesar Rp2,5 triliun dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5 triliun, maka pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi ke KPPU. Khusus untuk merger di bidang perbankan, maka kewajiban menyampaikan notifikasi berlaku jika nilai asetnya melebihi Rp20 triliun.

Setelah pelaku usaha menyampaikan notifikasi, kemudian KPPU akan akan mengeluarkan penilaian dengan menggunakan sejumlah analisis antara lain konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan/atau kepailitan. Ketika melakukan penilaian, KPPU dapat meminta keterangan pelaku usaha dan/atau pihak lain.

Kewajiban menyampaikan notifikasi sebagaimana dijelaskan di atas tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan merger antarperusahaan yang terafiliasi.

Sebelum PP No. 57 Tahun 2010 terbit, KPPU sebenarnya telah berinisiatif membuat Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Perbedaan signifikan antara kedua peraturan tersebut terletak pada waktu pelaksanaan kewajiban notifikasi. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 mewajibkan pelaku usaha menyampaikan notifikasi sebelum merger dilaksanakan, PP No. 57 Tahun 2010 sebaliknya. Artinya, Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 menganut sistem pra-notifikasi, sedangkan PP No. 57 Tahun 2010 post-notifikasi.

Yang menarik, rencana revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan kembali menerapkan sistem pra-notifikasi. Alasannya, KPPU menilai sistem post-notifikasi kurang efektif untuk meminimalisasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search