Hal penting dalam Kemitraan Pemerintah Swasta

 In Hukum Penanaman Modal, Hukum Perdata

infrastuktur jalan sering menggunakan konsep KPS

Perjanjian secara umum akan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan 1320 KUHPerdata, lantas bagaimana ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kemitraan pemerintah swasta? Apa dasar hukumnya? berikut penjelasan singkatnya.

Dasar utama dilakukannya kemitraan pemerintah swasta (KPS) adalah keterbatasan pemerintah baik secara materi maupun ketersediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi layanan kepada masyarakat. Karena dalam konstitusi jelas sekali dikatakan bahwa kesejahteraan warga Negara (masyarakat) merupakan tanggung jawab negara. Hal ini kemudian dipahami secara mentah oleh masyarakat, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat selalu saja pemerintah yang disalahkan. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah, dirumuskanlah konsep kemitraan pemerintah swasta yang mulai marak dilakukan setelah sistem Otonomi Daerah diterapkan melalui UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir dirubah menjadi UU nomor 32 tahun 2004 dan kemudian ketentuan lebih detailnya diatur melalui Perpres nomor 67 tahun 2005 dengan perubahan terakhir menjadi Perpres nomor 66 tahun 2013.

Hingga saat ini sudah banyak proyek-proyek untuk layanan publik yang menggunakan konsep kemitraan pemerintah swasta yang mayoritas dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, Rumah Sakit, jembatan, dan lain sebagainya.

Sebelum membuat perjanjian kemitraan pemerintah swasta, beberapa hal prinsip yang harus diketahui sejak awal adalah :

  1. Subyek dari perjanjian. Untuk swasta, hal ini tentunya tidak akan pernah menjadi persoalan karena direktur utama adalah representasi dari perusahaan. Namun untuk pemerintah, untuk menentukan subyek hukum ini tentu bukan persoalan yang mudah karena setiap pejabat structural memiliki batas kewenangannya masing-masing. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai ketentuan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 24 dan 25, maka Pemerintah harus diwakili oleh Gubernur/Bupati/Walikota apabila berhalangan bisa diwakili oleh Sekertaris Daerah, sedangkan untuk tingkat nasional subyek yang mewakili adalah menteri yang menyelenggarakan kerjasama tersebut.
  2. Obyek perjanjian dalam kemitraan pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur atau KPBU.
  3. Bentuk Kemitraan adalah hal paling substansial yang mempengaruhi detail perjanjian. Ada beberapa model kemitraan pemerintah swasta dua diantaranya adalah swasta hanya membangun kemudian diserahkan atau membangun dan memiliki hak kelola untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk kemitraan ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban dan untuk mengukur sejauhmana keseimbangan antar pihak dalam perjanjian.
  4. Pembiayaan adalah elemen penting, karena salah satu alas an konsep kemitraan ini dibangun selain karena keterbatasan kemampuan keuangan negara, juga dalam rangka upaya perimbangan keuangan sesuai ketentuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Banyak pihak yang memiliki kecenderungan mengabaikan aspek legal karena ingin lebih praktis sehingga prosesnya cepat. Semestinya para pihak memahami bahwa ketika detail perjanjian tidak diperhatikan, dan pada akhirnya terjadi kesalahan dalam pengerjaan, maka akibat yang diterima bukan saja akibat hukum dengan para pihak saja, dalam konteks kemitraan pemerintah swasta ini melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, dan masyarakat berhak menyatakan puas/tidak puas atas hasil dari kemitraan tersebut serta berhak mengajukan upaya hukum.

Prinsip praktis, sederhana dan cepat itu perlu. Namun, memperhatikan detail aspek legal dalam setiap kerjasama itu akan menjadikan pekerjaan tersebut sempurna.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search