Ganti Kerugian adalah Hak, Tuntutlah Sebanyak Bisa Dibuktikan

 In Hukum Perdata

Gugatan Perdata adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang biasanya lahir dari diingkarinya sebuah perjanjian yang lazim disebut wanprestasi, dan yang lahir karena adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan lebih spesifik lagi terkait bagaimana menentukan nilai kerugian dan apa konsekuensinya.

Menurut Rossa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum tahun 2013, PMH  secara luas tidak hanya pada saat melanggar Undang-undang, namun juga meliputi: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Secara prinsip dalam KUHPerdata pasal 1365 dinyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”, kemudian pasal 1366 “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya

Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipastikan unsur pentingnya yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat (causalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Karena unsur – unsur tersebut yang harus dibuktikan di pengadilan.

Tuntutan ganti rugi dalam PMH ini memiliki azas causalitas (hubungan sebab-akibat) sehingga mekanisme pembuktiannya tidaklah tunggal. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi adalah benar-benar yang menyebabkan timbulnya kerugian. Oleh karena itu hubungan antara peristiwa dan nilai kerugian harus dibuktikan dalam persidangan, karena jika tidak terbukti akan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat materiil dan akibatnya gugatan akan ditolak, karena gugatan dianggap tidak beralaskan hukum.

Pembuktian dalam dalam asas kaulatitas tersebut juga termasuk didalamnya adalah rincian dari nilai kerugian yang diderita. Kerugian terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari. Namun menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Sehingga untuk kerugian materiil harus dibuktikan secara detail jika ingin tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “…karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Atau merujuk pada yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor :  556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Jadi siapapun berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar-besarnya dalam gugatan perdata selama bisa membuktikannya secara sah di persidangan. Dan jika tidak mampu membuktikan secara rinci dan jelas nilai kerugian materiil tersebut maka bisa dipastikan tuntutan tersebut akan ditolak.

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search