Internet, dan Permasalahan Hukumnya

 In Articles, News

Internet adalah sebuah simbol dari sebuah kebebasan berekspresi, dimana batasannya hanyaah imajinasi kita masing-masing. Internet membuat delivery informasi menjadi lebih cepat untuk diterima karena tidak harus melalui mekanisme birokratis dan administratif. Sifat limitless inilah yang saat ini tengah menjadi permasalahan yang cukup dilematis terkait dengan kontennya. Maraknya penyebaran hoax (dalam KBBI disebut sebagai berita bohong) berpotensi memecah belah bangsa, sehingga ada tanggung jawab negara disana. Namun demikian, upaya pembatasan melalui kebijakan dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yaitu terkait dengan kebebasan berekspresi. Lantas bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh negara untuk melindungi warganya dari pengaruh negatif internet dalam dunia maya ini?

Indonesia telah memiliki UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatur tentang tindakan-tindakan yang berpotensi melawan hukum dalam penggunaan internet. Namun demikian, banyak pihak yang pro kebebasan berekspresi mempermasalahkan keberadaannya baik sebagian maupun seluruhnya. Mereka menganggap keberadaan UU ITE ini justru akan membelenggu kreasi, yang pada akhirnya bangsa ini akan terhambat kemajuannya. Agus Raharjo, seorang akademisi dari Universitas Jendral Soedirman dalam diskusi bertajuk “Internet Rights Update: Bagaimana Lenskap Kebijakan Tata Kelola Konten Internet Indonesia?” yang diselenggarakan oleh Elsam tanggal 28 februari 2017 mengatakan bahwa membatasi konten itu adalah sebuah hal yang sia-sia, yang justru akan semakin menunjukkan kegagalan negara. kemudian dia melanjutkan bahwa yang perlu dilakukan adalah membuat self regulation atau mengontrol diri dalam dunia maya. Sedangkan Wahyudi Djafar Deputi Direktur Riset Elsam mengungkapkan tentang urgensi pembatasan terhadap konten internet sepanjang ditopang dengan prosedur yang transparan dan akuntabel, serta dapat diuji oleh pengadilan (subject to judicial oversight).  Dan Arfi Bambani Multi Stakeholder Advisory Group ID-IGF yang merupakan mantan Sekjen AJI mengungkapkan bahwa pengaturan tentang konten internet ini sebenarnya bisa mengacu pada UU no 40 tahun 1999 tentang Pers dimana produk-produk informasi yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kelayakan bisa dilakukan tindakan hukum.

Namun permasalahannya adalah, siapa yang menjadi subyek hukum dalam dunia maya ini? Mengingat dunia maya adalah ruang yang bisa siapapun masuk bahkan dengan identitas palsu sekalipun. Para ahli bidang teknologi akhirnya mengapungkan istilah intermediary atau perantara. Perantara ini bisa internet provider, platform digital, dataupun penyedia layanan berbasi internet lainnya.  Mereka inilah yang menjadi “kepanjangan” tangan dari negara untuk bisa mengatur pemanfaatan dunia maya ini. Karena mereka memiliki kuasa untuk menolak/mengijinkan user menggunakan produk mereka. Sebuah quote Ben Parker paman Peter Parker dalam film Spiderman mengatakan “with great power comes great responsibility”, dimana intermediary ini memiliki kuasa penuh untuk mengontrol siapa saja yang boleh/tidak boleh masuk sebagai user, maka mereka juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat batasan-batasan agar user bisa menggunakan internet dengan sehat dan taat hukum.

Peran negara sebagai fasilitator tentunya tidak hanya membebani intermediary ini dengan tanggung jawab, artinya negara juga wajib memberikan perlindungan untuk keberlanjutan produk dari para intermediary tersebut. Beberapa waktu yang lalu warganet dihebohkan dengan pemblokiran platform telegram terkait konten terorisme, kemudian yang masih hangat terakhir ini adalah upaya pemblokiran terhadap platform whatsapp karena adanya konten pornografi. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi jika negara mampu hadir untuk berkolaborasi dengan penyedia platform untuk bersama-sama dalam upaya mengendalikan konten internet. Sebagai fasilitator, negara wajib memberikan perlindungan terhadap perkembangan kerativitas melalui media-media tersebut dengan mensyaratkan penyedia layanan tersebut harus ikut bertanggungjawab melalui upaya filterisasi serta penapisan terhadap konten-konten yang masuk karena kegiatan dari user. Karena penyedia layanan memiliki kuasa untuk membuat disclaimer terhadap konten internet yang dibawa masuk oleh user, dan menjamin bahwa media tersebut terbebas dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, melanggar kesusilaan, ataupun norma kepatutan dan kelayakan.

 

 

Please follow and like us:
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search