fbpx

2017: Transisi Perkembangan Bisnis Berbasis Digital

 In Articles, Corporate, News

2017 adalah masa transisi dimana bisnis berbasis teknologi digital mulai marak. Walau pada awalnya sempat mengalami penolakan di beberapa wilayah, namun pada akhirnya tak ada yang mampu membendung. Sebut saja diantaranya adalah fenomena transportasi online, dimana di beberapa daerah contohnya adalah di Solo dan Magelang, dimana Kepala Daerah secara langsung yang memberikan pernyataan meskipun itu tidak mengikat secara hukum. Menteri perhubungan sempat mengeluarkan Permenhub no 26 tahun 2017, namun MA menganulirnya melalui putusannya Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017. Setelah dilakukan beberapa perbaikan di aspek substansi, maka diterbitkanlah kembali Permenhub no 108 tahun 2017.

Tidak hanya transportasi, fenomena bisnis perantara berbasis aplikasi digital juga merambah penginapan dimana salah satunya adalah airbnb, fintech, dan yang terakhir adalah bisnis pengiriman paket dengan memanfaatkan sisa bagasi pesawat (dimana masing-masing penumpang yang berhak atas ruang bagasi tapi tidak memanfaatkannya). Airbnb ini juga sempat ditolak oleh PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) karena mengancam bisnis perhotelan, karena mereka menawarkan penginapan yang jauh lebih murah dari hotel.

Dalam konteks persaingan usaha, efektif dan efisien adalah kata kunci mutlak dalam penerapannya. Dan perkembangan teknologi adalah jawaban yang muncul untuk memberikan garansi efektifitas dan efisiensi tersebut. Teknologi juga menjadi jawaban untuk penyelenggaraan persaingan usaha yang sempurna, dimana konsumen dihadapkan pada banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh kecil, pengguna jasa transportasi online biasanya mereka memiliki lebih dari 1 aplikasi yang digunakan, tujuannya sederhana mereka akan memilih mana yang paling murah dan mudah untuk melakukan perjalanan. Namun demikian, keuntungan pada konsumen tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam menjalankan usaha dengan mereka yang sudah menjalankan usaha secara konvensional. Salah satunya adalah pada permasalahan perijinan.

Bisnis konvensional harus bersusah payah untuk mengurus perijinan mulai dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan), melakukan riset AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan),  SIUP (Surat ijin usaha perdagangan), harus mendaftarkan untuk mendapat TDP (Tanda Daftar Perusahaan), hingga jaminan sosial tenaga kerja. Yang dampaknya tentu saja pada biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sebelum bisnis tersebut bisa berjalan. Sementara untuk bisnis berbasis aplikasi digital tidak dipusingkan dengan hal-hal tersebut, karena aset yang digunakan bukanlah aset pengusaha melainkan aset pribadi dari mitra-mitra yang digandengnya. Sehingga mereka tidak merasa bertanggungjawab ketika para driver transportasi online bergerombol dan membuat macet jalan, tidak dibebani dengan keharusan memberikan jaminan sosial, hingga mereka tidak begitu peduli dengan aspek legalitas.

Gambaran diatas merupakan sebuah refleksi dari tahun 2017, dimana setiap upaya bisnis itu tidak semata-mata selesai dengan ditolak atau diterima. Perkembangan teknologi itu bersifat pasti, dan memaksakan regulasi yang bisa mengakomodir perkembangan teknologi itu sangat sulit (bahkan bisa dikatakan mustahil). Sehingga yang diperlukan adalah membenahi fondasi dasar pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini bisa dimulai dengan beberapa cara yaitu:

  1. Mempermudah proses perijinan untuk mendirikan usaha, karena saat ini meskipun mudah tapi sistem birokrasi dengan persyaratan administratif yang terlalu banyak menjadikan proses tidak efektif dan cenderung mahal.
  2. Membebani semua jenis usaha terhadap tanggung jawab sosial atas dampak yang ditimbulkan. Jadi para pebisnis transportasi online juga harus dikenai tanggung jawab erhadap kemacetan yang ditimbulkan, atau bisnis penginapan harus memenuhi syarat ijin lingkungan dan bertanggung jawab apabila terjadi kegaduhan di lingkungan sekitar.
  3. Regulasi yang dibutuhkan bukan untuk mengatur bagaimana bekerjanya, tetapi lebih mengatur bagaimana dasar hubungan kerja itu muncul. Karena hubungan kerja adalah fondasi sebuah bisnis itu bisa berjalan. Karena tidak akan ada mekanisme, tidak ada hak dan tanggung jawab tanpa penegasan hubungan kerja.

Semoga di 2018 permasalahan perkembangan teknologi ini bisa membawa iklim bisnis di Indonesia lebih manusiawi. Karena teknologi itu adalah ciptaan manusia, sehingga manusia lah yang harus mengendalikan teknologi , jangan sampai teknologi yang mengendalikan manusia.

Please follow and like us:
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search