Fintech, Amankah? (bagian 2)

 In Hukum Siber & Niaga-el

Financial Technologi (fintech) atau teknologi finansial (tekfin) dalam Bahasa Indonesia menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan dalam bisnis finansial dewasa ini. Tekfin dalam Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 dikategorikan dalam; 1) Sistem Pembayaran, 2) Pendukung Pasar, 3) Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko, 4) Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, dan 5) Jasa finasial lainnya.

Pada awalnya tekfin ini hanya mengenai pinjam meminjam uang, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang berbasi Teknologi Informasi.  Namun pada akhirnya Bank Indonesia melakukan perluasan terhadap ruang lingkup tekfin. Karena Bank Indonesia memiliki pandangan dengan inovasi keuangan yang efisien, aman, lancar dan andal  akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lantas siapa saja para pihak yang berperan dalam sistem tekfin ini? Dan bagaimana peran mereka? Hal inilah yang perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana tekfin ini bekerja dan berkembang.

Yang pertama adalah penyelenggara tekfin, penyeenggara tekfin adalah sebuah entitas yang harus berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta pendiriannya. Kedua adalah penyelenggara jasa pembayaran (PJSP) adalah pihak yang melakukan atau bertanggung jawab untuk pemrosesan transaksi pembayaran. Mekanisme transaksi ini sendiri diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/08/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.  Dalam bekerjanya, penyelenggara tekfin dan PJSP ini  bekerjasama untuk memastikan terselenggaranya tekfin ini.

Pihak yang terakhir tentu adalah pengguna atau customer atau konsumen, bahwa tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur siapa yang layak menjadi konsumen dan siapa yang tidak layak. Sehingga semuanya tergantung pada subyektifitas penyelenggara tekfin. Hal ini tentu menjadikan posisi tawar dari konsumen sangat rendah, mengingat tidak ada standar baku untuk menetukan kapabilitas seseorang dalam menjadi nasabah atau konsumen tekfin ini.

Sedangkan kualitas dari sistem ini sendiri diuji melalui sebuah media yang diberi nama Regulatory sandbox. Mengapa harus diuji? karena sebagai pemangku kebijakan, bank Indonesia ingin memastikan mekanisme perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan tekfin sesuai dengan ketentuan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas moneter. Selain itu regulatory sandbox juga menguji dana yang digunakan untuk memastikan terbebas dari tindak pidana pencucian uang, serta mencegah pendanaan terorisme.  Artinya jika tekfin tersebut dinyatakan lolos dari regulatory sandbox, maka dapat melanjutkan untuk mendapatkan perijinan. Andaikata tidak lolos, maka tekfin tersebut masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang diminta oleh regulatory sandbox.

Penyelenggaraan tekfin ini juga bersinggungan dengan perlindungan data privasi yang ketentuannya diatur dalam UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tekfin ini sebagian besar berbasis aplikasi yang bisa dipasang di ponsel pintar konsumen, yang dimana aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk membaca data-data pribadi yang tersimpan dalam ponsel dan mengirimkan ke server. Sehingga penyelenggara tekfin ini bisa secara leluasa mengakses data tersebut sebagai upaya untuk melindungi keberlangsungan bisnisnya (Hedging: Lindung nilai) dengan memastikan konsumen taat dalam memenuhi kewajibannya.

Tekfin ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa, karena bisa memutus mata rantai prosedural yang konvensional namun memiliki jaminan atas nilai yang maksimal. Namun demikian, inovasi selalu menghadirkan dua mata pisau yang bisa memberi solusi ataupun juga bisa melukai. Berhati-hati dan pahami aspek hukumnya agar terbebas dari jeratan sisi negatif tekfin.

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami. 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search