Fintech: Bagaimana Perlindungan Data Pribadi?

 In Hukum Siber & Niaga-el

Tanpa verifikasi faktual seperti halnya bisnis finansial konvensional, tekfin mengandalkan data non-keuangan untuk menilai kelayakan nasabah. Data seperti riwayat telepon, penggunaan data internet, riwayat selancar, dan riwayat-riwayat lain yang bersinggungan dengan fungsi dan kemampuan ponsel menjadi data alternatif yang digunakan untuk melihat kelayakan. Karena pada prinsipnya bisnis finansial harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Jadi tidak diperbolehkan pelaku bisnis finansial memberikan pinjaman (lending) kepada nasabah tanpa tahu riwayat keuangan dan kemampuan dari calon nasabah.

Jika tekfin ini menggunakan data alternatif yang berupa riwayat penggunaan ponsel, lalu bagaimana dengan prinsip perlindungan data privasi? Karena pada prinsipnya penggunaan data pribadi dalam sebuah media elektronik harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data sebagaimana ketentuan dalam pasal 26 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Apakah penggunaan data tekfin tersebut bisa dianggap legal?

Setelah melakukan proses pemasangan aplikasi, selanjutnya nasabah diminta untuk mendaftarkan akun. Dalam proses ini nasabah dihadapkan pada sebuah ketentuan terkait dengan data pribadi, dimana aplikasi “hanya” meminta akses baca dan tidak bisa merubah username dan password. Disinilah masalah itu dimulai, ketika nasabah menyentuh tombol mengerti dan lanjutkan, maka secara otomatis nasabah tersebut dianggap menyetujui data yang ada dalam ponsel yang mampu dijangkau oleh alogaritma dari aplikasi akan terbaca semua. Padahal dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara terperinci data apa saja yang bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Dalam titik ini nasabah berada dalam posisi tawar yang rendah, karena tidak bisa menentukan data apa saja yang boleh dibaca dan mana yang tidak boleh dibaca. Perlindungan data pribadi adalah hak, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 84 UU administrasi kependudukan , disebutkan data pribadi yang wajib untuk dilindungi adalah terkait dengan nomor KK (Kartu Keluarga), NIK (nomor induk kependudukan), tanggal/bulan/tahun lahir, NIK Ibu kandung, NIK ayah Kandung, dan peristiwa penting lainnya.

Sementara terkait tekfin, para pihak yang terlibat dalam bisnis ini tentunya bukan hanya penyedia sistem saja, namun juga penyedia jasa keuangannya. Artinya masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda atas data pribadi calon nasabah. Jadi kapankah proses pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi tersebut terjadi?

Sesuai dengan sifat dari ruang siber (cyberspace) yang bebas, sangat memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan tindakan untuk mengakses data-data pribadi tersebut secara ilegal. Hal ini tentu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh penyedia jasa keuangan maupun penyedia sistem, sehingga mereka berusaha memperkuat sistem keamanan agar terbebas dari upaya cracking (modifikasi ilegal), hacking (penerobosan jaringan), phising (Pencurian akun) dan lain sebagainya. Jika belum memiliki sistem keamanan untuk melindungi data pribadi dari upaya-upaya ilegal tersebut maka sebaiknya dipikirkan ulang untuk membuat tekfin.

Berikut adalah konsekuensi terhadap gagalnya upaya perlindungan terhadap data pribadi sesuai ketentuan UU ITE, maka penyelenggara tekfin bisa dikenai sanksi Pidana karena dianggap lalai sehingga menjadikan pihak lain secara tidak bertanggungjawab dan tanpa hak mengakses data pribadi orang lain. Selain Pidana, tentu aspek perdata juga penyelenggara tekfin memiliki tanggung jawab, karena diaksesnya data pribadi karena kegagalan sistem perlindungan adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian orang lain maka harus mengganti kerugiannya tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search