Data Pribadi Registrasi Ulang Kartu Bocor? Salah Siapa?

 In Hukum Siber & Niaga-el

Pasca kewajiban registrasi kartu telepon selular melalui Peraturan Menkominfo no 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang dimana batas waktu pendaftaran adalah tanggal 28 Februari 2018, masyarakat dihebohkan dengan dugaan kebocoran data pribadi. Beberapa orang menyatakan melaporkan adanya penggunaan data pribadi yang tidak semestinya yaitu dimana pemilik identitas merasa identitasnya digunakan untuk registrasi ulang oleh orang lain.

Tulisan terkait:

Fintech: Bagaimana Perlindungan Data Pribadi?

Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi atas SMS Iklan

Isu ini kemudian merebak di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan terkait dengan tidak terpenuhinya perlindungan data pribadi sebagaimana ketentuan UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Menkominfo no 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian ramai-ramai untuk menyalahkan Pemerintah dalam hal ini Menkominfo. Sementara Menkominfo  Rudiantara membantah telah terjadi kebocoran data registrasi ulang kartu, beliau mengatakan bahwa data no Kartu Keluarga (KK) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tetap berada di Dukcapil, sementara Menkominfo dan operator sifatnya hanya mencocokkan saja. Namun demikian pernyataan dari Menkominfo ini tidak lantas menjadikan masyarakat kembali tenang, artinya isu masih bergulir liar di tengah masyarakat.

Lantas bagaimana masalah penggunaan data pribadi dengan tidak bertanggungjawab ini bisa terjadi, mari coba kita telisik melalui kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan data pribadinya sendiri. Coba kita buka mesin pencari (google, yahoo, bing, dll) dan ketikkan kata kunci KK dan KTP, kemudian pilih opsi gambar, dan tadaaa… muncullah ribuan gambar KK yang menunjukkan dengan jelas nomornya serta anggota keluarga beserta NIK nya. Hal ini tentu sangat mempermudah orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan data-data tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, bahkan untuk melakukan tindak kejahatan dengan mengorbankan pemilik asli dari data pribadi tersebut.

Internet adalah ruang terbuka yang siapa saja bisa melakukan apa saja dengan leluasa, seketat apapun regulasi untuk membatasi ruang internet tidak akan mampu membatasi aktifitas warganet dalam berselancar di dunia maya. Kontrol internet itu murni dari perilaku individu, tujuan menggunakan internet itu tergantung pada tujuan masing-masing warganet. Sehingga yang perlu dikendalikan adalah perilaku invidu warganet tersebut.

Maka dari itu hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi yang harus dilakukan adalah:

  1. Menghindari untuk mempublikasikan data pribadi melalui internet, entah itu sosial media, blog, atau publikasi lainnya. Karena sekali data pribadi anda masuk dunia maya melalui jalur publik, saat itu juga anda secara tidak langsung telah menyatakan data anda bisa digunakan oleh siapapun untuk kepentingan apapun, dan sifatnya tidak bisa ditarik kembali.Pemerintah beserta perangkat aturan apapun tidak bisa menghentikan, bahkan untuk mengidentifikasi pihak yang menyalahgunakan data pribadi yang sudah terpublikasi di internet tidak bisa. Sehingga dalam posisi seperti ini pemerintah tidak bisa disalahkan atas kecerobohan warganet dalam memperlakukan data pribadinya.
  2. Segera lakukan pengecekan atas penggunaan data pribadi pasca registrasi ulang ke masing-masing operator, karena masing-masing operator sudah menyediakan layanan pengecekan data pribadi yang telah telah digunakan untuk registrasi ulang kartu.
  3. Jika menemukan masalah terkait dengan data pribadi anda, segeralah untuk menghubungi operator untuk dilakukan tindakan.

 

*Tulisan ini merupakan opini subyektif yang bukan kajian menyeluruh atas permasalahan hukum yang berkembang saat ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai atas aspek hukum dan praktik terkait isu dalam tulisan ini silahkan menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search