Komisi Informasi: Tentang Informasi yang bisa disengketakan (Bagian I)

 In Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara

Informasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Sedangkan penerjemahan oleh wikipedia bahasa Indonesia informasi disebut sebagai adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Kata pokok dalam informasi tersebut adalah pesan atau amanat, dimana kumpulan dari berbagai informasi ini merupakan data yang jika diolah dengan benar akan memberikan manfaat pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat pentingnya informasi dalam berbangsa dan bernegara, Indonesia merasa perlu untuk mengelola informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan, atau penutupan akses terhadap informasi kepada masyarakat.

Komisi Informasi, merupakan salah satu lembaga kuasi negara yang lahir karena Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai lembaga kuasi negara, Komisi Informasi Publik memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik. Kewenangan yang dimiliki oleh KIP adalah Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik . Dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi menggunakan hukum acaranya sendiri yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor  1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Dengan kewenangan tersebut, apakah lantas semua informasi harus dibuka kepada publik? Tentu saja tidak semua informasi boleh dibuka atau diakses oleh publik. Ada pengecualian terhadap beberapa informasi sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (3) UU KIP yaitu:

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau
  5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Terkait dalam hal pengecualian inilah kewenangan dari Komisi Informasi untuk bisa menguji apakah sebuah informasi itu masuk pada kategori informasi yang dikecualikan undang-undang atau informasi itu bersifat publik dan harus bisa diakses seluas-luasnya oleh publik. Sehingga badan publik tidak bisa secara sepihak menutup akses informasi hanya dengan dalih rahasia, dan publik pun juga tidak bisa serta merta menuntut semua informasi harus diberikan dengan dalih keterbukaan informasi publik.

Sehingga yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah, bahwa setiap kebutuhan atas informasi publik boleh meminta akses kepada pemilik informasi, dan keberatan atas penolakan akses informasi itu bisa diuji kepada Komisi Informasi Publik untuk diputuskan apakah informasi itu layak atau tidak untuk dibuka. Sedangkan untuk kekuatan hukum dari putusan KIP, dapat dimohonkan penetapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri setempat, sehingga putusan tersebut bisa dieksekusi.

*Tulisan ini hanyalah catatan dari proses diskusi stadium generale yang diselenggarakan oleh DPP Asosiasi Advokat Indonesia pada tanggal 13 September 2018, di Sekretariat DPP AAI. Untuk informasi lebih lanjut terkait proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi bisa langsung menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search