Komisi Informasi: Prosedur Penyelesaian Sengketa (III-Habis)

 In Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara

Informasi adalah hak masyarakat, selama tidak diatur dalam perundang-undangan, maka siapapun berhak mendapatkan akses informasi. Oleh karena itu, tanpa alasan yang jelas (baca : Komisi Informasi: Tentang Informasi Yang Bisa Disengketakan (Bagian I)) Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen (PPID) tidak diperkenankan menolak permohonan informasi dari masyarakat.

Prosedur pengajuan keberatan sudah dituliskan dalam artikel sebelumnya (baca:komisi informasi: tentang prosedur dan akses informasi (bagian II)), dan secara penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi digunakan hukum acara yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Ada 4 tahapan utama  dalam proses penyelesaian sengketa informasi yaitu : 1) Pendaftaran, 2) Pemeriksaan Awal, 3) Mediasi, dan 4)Pembuktian dan Putusan. Setiap tahap ini memiliki prosesnya masing-masing yaitu:

  1. Pendaftaran

Setelah permohonan disampaikan, petugas melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan tersebut. Setelah dinyatakan lengkap, akan diproses dalam tahap lanjutan, namun apabia tidak lengka, petugas akan memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi. Hal yang paling penting dalam tahap pendaftaran ini adalah legal standing yaitu siapa dan atas kepentingan apa mengajukan permohonan informasi tersebut. Jika ketentuan legal standing sebagaimana diatur pada pasal 1 UU KIP tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut akan ditolak dan dibuatkan akta penolakan. Dan apabila semua berkas lengkap, dan legal standing terpenuhi, maka petugas akan mendaftarkan permohonan tersebut untuk diproses pada tahap selanjutnya.

  1. Pemeriksaan Awal

Dalam tahap pemeriksaan ini ada 4 hal penting yang menjadi materi pemeriksaan yaitu, memeriksa kewenangan Komisi Informasi (kompetensi relatif dan kompetensi absolut), yang kedua adalah memeriksa kedudukan hukum para pihak beserta kuasanya, yang ketiga adalah memeriksa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi. Apabila tiga aspek yang pertama ini tidak bisa dipenuhi, maka Komisi Informasi akan menolak permohonan dan membuat putusan sela. Kemudian hal terakhir yang akan diperiksa  adalah  ada atau tidaknya alasan pengecualian terhadap dokumen yang dimohon. jika tidak ada alasan pengecualian maka proses akan dilanjutkan ke tahap mediasi, namun jika tidak ada alasan pengecualian, maka proses akan langsung pada tahap pembuktian.

  1. Mediasi

Mediasi ini dilakukan apabila ternyata dokumen yang dimohon tidak memiliki alasan pengecualian, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Dalam mediasi akan dirancang proses perdamaian. Jika perdamaian tercapai maka kesepakatan diserahkan ke majeliis komisi, kemudian dibuatkan akta perdamaian. Jika dalam mediasi dinyatakan gagal maka dilanjutkan pada proses pembuktian.

  1. Pembuktian dan Putusan

Acara persidangan yang harus dilalui adalah, yang pertama adalah pembuktian, yang kedua penyampaian kesimpulan, yang ketiga adalah musyawarah majelis, berikutnya adalah pembacaan putusan.

Ada 3 jenis putusan yang dikeluarkan oleh komisi informasi yaitu:

  1. Putusan Sela jika tidak memenuhi syarat jangka waktu, legal standing, serta kompetensi absolut dan relatif.
  2. Putusan akhir adalah jika majelis berpandangan tidak perlu dilakukan putusan sela.
  3. Putusan gugur adalah ketika pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam proses persidangan setelah dilakukan penggilan secara layak.

Pasca putusan, langkah penting adalah pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan komisi informasi adalah dengan mengajukan keberatan (14 hari), Kasasi (14 hari), dan juga laporan pidana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Informasi nomor 1 tahun 2012 tentang Penanganan aduan Tindak Pidana dalam  UU KIP.

*Tulisan ini hanyalah catatan dari proses diskusi stadium generale yang diselenggarakan oleh DPP Asosiasi Advokat Indonesia pada tanggal 13 September 2018, di Sekretariat DPP AAI. Untuk informasi lebih lanjut terkait proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi bisa langsung menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search