Gijzeling: menahan Debitor yang memiliki itikad tidak baik

 In Hukum Perdata

Gijzeling yang sebelumnya sempat dibekukan, kemudian diaktifkan kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 1964 dan nomor 4 tahun 1975. Pengaktifan kembali lembaga gijzeling ini demi memenuhi pemenuhan kebutuhan keadilan dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa. Namun demikian, pemaknaan gijzeling yang ada dalam SEMA no 2/1964 dan no 4/1975 tersebut dirasa belum mencakup pada debitur yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya membayar utang, sehingga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no 1 tahun 2000 menyempurnakan menjadi paksa badan agar bisa sesuai dengan pemaknaan “imprisonment of debt” yang berlaku universal.

Perma ini mengatur upaya “paksa” terhadap debitur yang memiliki tidak baik dalam pembayaran utang, yang saat ini lebih banyak digunakan untuk menjerat para penunggak pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Selain dalam UU 19/2000, gijzeling juga terdapat dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan istilah “menyandera debitur”.  Namun demikian penerapan gijzeling dalam kepailitan tentu saja berbeda dengan gijzeling dalam perpajakan, karena jelas dikatakan bahwa tujuan gijzeling dalam Perma no 1/2000 ini adalah untuk pembangunan ekonomi bangsa, sehingga penerapannya lebih efektif pada debitur pajak.

Gijzeling dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU nomor 37/2004 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan Debitor Pailit untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara atau di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Pengadilan. Permintaan untuk dilakukan penahanan  tersebut harus dipenuhi oleh Pengadilan atas dasar alasan bahwa Debitor Pailit memiliki itikad tidak baik atau sengaja tidak mau memenuhi kewajiban. Adapun biaya penahanan ini dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Debitor pailit dianggap dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban ketika:

  1. Tidak bersedia menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kurator dalam upaya pemberesan harta pailit. (pasal 98)
  2. Tidak bersedia memenuhi panggilan Pengadilan untuk memberikan keterangan. (pasal 110)
  3. Tidak hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang. (pasal 121)

Dalam kepailitan, kehadiran Debitor dalam proses pencocokan –utang-piutang ini menjadi hal yang penting, karena untuk menentukan diakui atau tidaknya uang tersebut. Selain itu kehadiran Debitor ini bisa untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas.

Gijzeling ini bisa menjadi jawaban atas persoalan Debitor yang memiliki itikad tidak baik dalam upaya pemenuhan kewajiban. Jika dalam hukum perpajakan gijzeling ini bisa diterapkan dan berjalan efektif, bukan tidak mungkin upaya ini juga bisa diterapkan dalam hukum kepailitan. Hal ini karena seringkali kurator dan kreditor terkendala pada sikap tidak kooperatif dari debitor untuk memnuhi kewajibannya.

*Tulisan ini adalah catatan kecil dari talk show tentang permasalahan eksekusi putusan perdata yang diselenggarakan oleh LeIP pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 yang lalu. terkait kedalaman informasi dan pendapat hukum secara resmi mohon menghubungi kami secara langsung. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search