E-Court, Gerbang awal Profesionalisme Advokat berbasis teknologi digital

 In Hukum lain-lain
Gambar mungkin berisi: 3 orang, dalam ruangan

Sosialisasi e-court di Surakarta (foto: Badrus Zaman)

E-court, saat ini sedang gencar disosialisasikan oleh seluruh organisasi advokat di Indonesia. Terobosan ini sebenarnya harus dipaksa untuk diterpkan, hal ini tidak terlepas semakin berkembangnya teknologi digital. Karena, jika kita tidak mampu melawan perubahan, hendaklah kita berdamai dengan perubahan tersebut. Suka tidak suka teknologi digital sudah menguasai segala aspek tata kelola kehidupan di dunia ini, karena prinsipnya yang limitless. Teknologi tidak bisa dibatasi atau diatur, hanya saja perilaku penggunanya bisa diatur oleh negara.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, e-court ini dimaknai sebagai serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penerimaan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara/tata usaha militer dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Banyak sekali keuntungan yang bisa diambil melalui penerapan teknologi digital ini, diantaranya adalah efektif dan efisien, mengurangi praktik transaksional, transaparan, dan akuntabel. Advokat tidak perlu lagi berlama-lama menunggu waktu sidang yang sering tidak pasti, sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan lebih produktif. Karena dalam sistem e-court advokat cukup mengirimkan dokumen yang dibutuhkan sesuai agenda sidang. Advokat hanya cukup datang pada acara pembuktian. Tidak hanya itu, e-court ini juga bisa menjadi gerbang awal untuk mengidentifikasi advokat-advokat yang memiliki dokumen resmi, yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum keada masyarakat. Karena, salah satu syarat seorang advokat bisa mendaftarkan diri untuk memiliki akun di dalam e-court, harus melampirkan dokumen-dokumen utama yang membuktikan dia sebagai advokat yang resmi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah (BAS). Tanpa syarat administratif, advokat tidak bisa memiliki akun, tanpa akun advokat tidak bisa mengunggah data dan dokumen persidangan dan otomatis advokat tidak bisa mengikuti sidang.

Namun dibalik segala macam kemudahan yang ditawarkan, tentu ada konsekuensi yang tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan sistem e-court tersebut.

Yang pertama adalah sistem pengelolaan data e-court harus bisa terklasifikasi dengan tepat, antara database advokat, kemudian database dokumen persidangan merupakan satu kesatuan tetapi harus dipisahkan. Database advokat ini sekaligus menjadi data untuk memetakan persebaran advokat di Indonesia, relevansinya tentu terkait dengan penegakan hukum di wilayah-wilayah yang kurang memiliki advokat.

Sedangakan database dokumen persidangan adalah kunci dari proses sidang, karena segala argumentasi hukum semuanya ada disitu. Hakim yang biasanya dalam sidang knvensional lebih banyak mendengar, kali ini mau tidak mau harus lebih banyak membaca. Disamping itu, advokat juga semakin dituntut untuk lebih banyak menguasai substansi hukum agar argumentasi hukum yang dituangkan dalam dokumen bisa lebih kuat untuk mempengaruhi hakim.

Yang kedua adalah tantangan pengembangan infrastruktur teknologi penunjang e-court di semua wilayah hukum. Tentu penerapan teknologi digital ini membutuhkan perbaikan infrastruktur yang harganya pasti tidak murah.

Yang terakhir adalah adaptasi budaya dari proses serba manual menjadi serba digital merupakan tantangan yang paling berat. Tidak hanya advokat, namun para pejabat di lingkungan pengadilan pun juga tidak semua sudah melek teknologi. Hal ini bisa dilihat dalam dinamika yang terjadi dalam ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mulai diterapkan, bagaimana proses transisi dari manual ke digital begitu terasa. Contoh kecil ketika seorang advokat ingin mendaftarkan surat kuasa, ketika yang memiliki wewenang untuk membubuhkan tanda tangan tidak ada di tempat, maka salinan surat kuasa terdaftar belum bisa didapatkan seketika itu juga. Atau contoh lain ketika advokat ingin mengambil salinan putusan, petugas PTSP masih harus keluar-masuk ruangan untuk mengambil dokumen tersebut dari ruangannya. Seharusnya, cukup menggunakan sistem barcode (contoh: sertifikat BKPM), dan menggunakan teknologi komunikasi digital yang terhubung satu sama lain. Artinya, tantangan terbesarnya adalah digitalisasi semua produk peradilan.

*Tulisan ini bersifat opini pribadi, untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan e-court dan konsekuensi yang harus dihadapi dalam penyelesaian melalui jalur litigasi silahkan menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search