Memaknai Business Judgement Rule Dalam UUPT

 In Hukum Penanaman Modal

Direksi Perseroan memiliki fungsi utama untuk menjalankan perseroan berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan serta core business usaha sebuah perusahaan. Dalam rangka menjalankan usaha Perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan usaha Perseroan. Pada saat menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh Perseroan, kebijakan tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Menjalankan perusahaan didalamnya juga termasuk mengurus perusahaan hari demi hari sebagai salah satu bagian dari tata kelola perusahaan. Wewenang Direksi untuk menjalankan perseroan bersumber dari pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sedangkan kewenangan direksi untuk mengambil sebuah keputusan dan menjalankan keputusan diatur dalam pasal 92 ayat (2) UUPT.

(baca juga: Tentang Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Direksi)

Dalam rangka mengelola dan menjalankan Perusahaan, Direksi memiliki tugas kepercayaan (fiduciary duty) agar perusahaan dikelola dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik (vide pasal 97 ayat 2 UUPT). Batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan Perusahaan dibatasi pada beberapa persyaratan yakni : sesuai dengan kepentingan perseroan, harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Ukuran kebijakan yang dipandang tepat berdasarkan penjelasan pasal 92 ayat (2) UUPT didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut : keahlian (skill), peluang yang tersedia (availability opportunity), kebijakan yang diambil berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha (common business practice).

Dalam pengurusan dan menjalankan perusahaan tentunya terdapat banyak dinamika yang menyertai direksi dalam pencapaian maksud dan tujuan perusahaan. Hal-hal yang telah digariskan baik melalui RUPS tahunan maupun business plan dalam hal tertentu ketika dijalankan di lapangan dalam tataran praktisnya dapat menyebabkan perusahaan menjadi rugi. Dalam hal ini apabila direksi telah menjalankan dan mengurus perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 92 jo pasal 97 UUPT, apakah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana karena telah menyebabkan perusahaan merugi ?

Pasal 97 ayat (5) UUPT dapat dijadikan sebagai mekanisme pembelaan bagi Direksi untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil oleh Direksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Paling tidak mekanisme pembelaan diri direksi tersebut didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, Direksi telah mengambil tindakan untuk timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan.

Dalam perkembangan mutakhir kekinian mekanisme pembelaan diri sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (5) UUPT diperkuat dengan doktrin business judgement rule (aturan pertimbangan bisnis). Inti dari doktrin BJR adalah suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi yang bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, itikad yang baik, dan ketulusan serta kepercayaan yang jujur bahwa tindakan yang diambil berdasarkan keputusan tersebut semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Doktrin BJR merupakan cermin dari kemandirian dan merupakan kebijakan Direksi dalam membuat sebuah keputusan bisnis. Doktrin ini memberikan perlindungan kepada setiap anggota Direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya namun salah dalam mengambil keputusan atau melakukan kesalahan secara jujur sehingga Direksi tidak dimintakan pertanggungjawaban.

Doktrin BJR berkaitan erat dengan prinsip fiduciary duty (tugas kepercayaan) terutama prinsip itikad baik dalam membuat kebijakan untuk kepentingan usaha dan maksud serta tujuan Perseroan. Doktrin BJR dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat : putusan yang dibuat oleh direksi sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan berdasarkan motivasi atau dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar, dilakukan berdasarkan pemikiran yang rasional, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dilakukan melalui cara yang layak dapat dipercaya yang merupakan putusan yang terbaik bagi Perseroan (Munir Fuady : 2002).

Doktrin BJR dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT memiliki irisan yang saling melengkapi dan menguatkan bagi direksi untuk dijadikan sebagai alasan pembenar dan mekanisme pembelaan diri. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar bagi direksi untuk membela diri serta alibi atas pertanggungjawaban direksi apabila terjadi kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh pengambilan keputusan yang timbul dari kesalahan secara jujur oleh Direksi.

oleh: Michael Agustin (Managing Partner MANP Lawyers)

*Tulisan ini bukan kajian menyeluruh terhadap sebuah kasus, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar penyelesaian kasus tertentu. intuk informasi dan konsultasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search