BJR dalam perkara Pidana Perseroan Terbatas BUMN

 In Hukum Penanaman Modal, Hukum Pidana

Pada hakikatnya doktrin business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun putusan itu pada akhirnya membawa kerugian bagi perseroan.
Dasar pemikirannya bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (unpredictable) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ketika keputusan direksi itu memberikan hasil yang optimal, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun, sebaliknya, apabila keputusan direksi itu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang direncanakan sehingga mengalami kerugian, hal itu sejatinya dipandang sebagai suatu risiko bisnis. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menjelaskan bahwa tujuan utama dari BUMN adalah mendapatkan keuntungan. Dalam perspektif ekonomi, keuntungan adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar risiko maka keuntungan yang diperoleh semakin besar. Oleh karena itu, sebagai perusahaan yang salah satu tujuannya mencari keuntungan, Negara sebagai pemegang saham terbesar BUMN seharusnya dapat melihat risiko kerugian dari segala transaksi bisnis yang inheren ketika dilakukan oleh BUMN. Risiko dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas BUMN dalam perspektif ekonomi dibedakan atas dua golongan. Pertama, risiko spekulatif (speculative risk) risiko ini memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian di satu sisi, tetapi juga memberi kemungkinan keuntungan pada sisi yang lain. Kedua, risiko murni (pure risk) risiko murni tidak mencampurkan kedua unsur kemungkinan untung dan rugi, tetapi hanya akan mengakibatkan kerugian saja. Untuk menghindari risiko di kemudian hari maka dalam setiap pengambilan keputusan diperlukan sistem manajemen perencanaan, manajemen keuangan serta manajemen risiko. Walaupun pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian namun setidaknya hal tersebut bukan merupakan akibat yang timbul pada saat tujuan awal dari keputusan ditetapkan, karena setiap keputusan bisnis akan bersifat spekulatif serta sudah melewati kajian manajerial yang komperehensif dan mendalam untuk menghindari kerugian tersebut. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara mengharuskan Direksi untuk mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan menujukkan bahwa Direksi adalah pihak yang bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan yang terkait dengan risiko usaha.

BJR dalam UUPT dan UU BUMN

Dalam ranah hukum positif di Indonesia, khususnya UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), apabila diteliti secara seksama, doktrin business judgement rule secara substantif sebenarnya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT. Substansi Pasal 97 ayat (5) UUPT, menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.

(Baca juga: Memaknai Business Judgement Rule Dalam UUPT)

Direksi Perseroan Terbatas BUMN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU BUMN memiliki beberapa prinsip mendasar yakni : anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Dalam ketentuan penjelasan pasal 5 ayat (3) UU BUMN prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut: Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi: transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pasal 11 UU BUMN menjelaskan bahwa terhadap BUMN berbentuk persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT. Oleh karena itu, segala aturan mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana dijelaskan dalam UUPT berlaku baik dalam perseroan swasta maupun perseroan BUMN. Prinsip-prinsip dasar  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT dan pasal 5 ayat (3) UU BUMN secara substantif mengandung ‘jiwa’ dan ‘spirit’ dari doktrin business judgement rule. Dengan keberadaan dua Undang-undang tersebut maka membuktikan bahwa seharusnya doktrin Business Judgement Rule dapat diterapkan dalam BUMN.

Direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Setidaknya, terdapat tiga parameter, yang menjadikan apakah suatu keputusan bisnis itu terhindar dari pelanggaran duty of care principles. Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memutuskan dengan itikad baik dan tidak memiliki kepentingan dengan keputusan itu. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik bagi perusahaan. Anggota Direksi dalam melaksanakan pegurusan perseroan wajib berhati-hati dalam mengurus perseroan (the duty of the due care). Apabila ukuran kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi dianggap bersalah melanggar kewajiban meskipun melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab.

Tindak Pidana dan BJR

Bertolak dari doktrin business judgement rule tersebut, pada hakikatnya seorang direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusan binisnya, sepanjang keputusan itu : tidak ada unsur-unsur kecurangan (fraud); tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest); tidak ada perbuatan melawan hukum (illegality); tidak ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence). Parameter tersebut menunjukkan bahwa direksi yang melakukan tindakan di luar dan/atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, baik dalam ranah keperdataan maupun dalam lingkup hukum pidana.

Menurut Philipus M.Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan mala-administrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service. Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi, Direksi bertanggung jawab pribadi apabila dalam melakukan perbuatan atas nama perseroan, patut diduga melanggar anggaran dasar perseroan. Dalam sistem common law, tindakan direksi tersebut dinamakan ultra vires, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan melampaui kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau perundang-undangan terkait, atau sederhananya disebut sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan. Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan apabila : bersalah, atau lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan.

Pelanggaran ultra vires dapat dikategorikan juga sebagai kegiatan mala-administrasi, sehingga Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban dalam bidang tindak pidana korupsi, meskipun direksi tersebut tidak menikmati manfaat keuangan dari keputusan/tindakannya tersebut. Tindak pidana korupsi hanya terjadi dalam konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh mala-administrasi dalam penggunaan wewenang, bentuk mala-administrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang. Mala-administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat dan organ perseorangan.

Pertanggungjawaban pidana oleh direksi dapat dimungkinkan, apabila terjadi pelanggaran duty of care dan duty of loyalty. Dalam teori fiduciary duty, kedudukan direksi dan komisaris merupakan pemegang amanah (fiduciary) perusahaan dan sebagai organ vital sebuah perseroan. Suatu perbuatan dapat digolongkan kedalam ruang lingkup tindak pidana apabila terjadi dua kemungkinan. Pertama, perbuatan tersebut merupakan kealpaan atau keteledoran (negligence) akibat kurang pengetahuan, kurang pengalaman atau tidak profesional (malapraktik) atau, wanprestasi (failure to perform an obligation), atau perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Kondisi itu pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan pidana, apabila kealpaan tersebut dirumuskan sebagai unsur perbuatan sehingga dapat digolongkan sebagai kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Akan tetapi, apabila tindakan itu tidak tercantum sebagai unsur delik atau dolus eventualis, hal tersebut termasuk dalam domain administratif, etika, atau sanksi perdata. Kedua, apabila parameter di atas terpenuhi, perbuatan direksi atau organ perusahaan telah memenuhi elemen hukum pidana. Karenanya, seluruh parameter negatif di atas bernuansa kesengajaan jahat (dolus malus) dan menimbulkan/memperkuat unsur sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) formal dan materiel dalam hukum pidana.

Untuk mengualifikasikan suatu perbuatan sebagai delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setidaknya terdapat dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu, unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara. Konsep hukum pidana mengajarkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai wederrechtelijke, mensyaratkan secara nyata adanya niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan (mens rea). Pemahaman itu sejalan dengan adagium latin actus non facit reum, nisi mens sit rea, yang berarti suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan menurut hukum. Berdasarkan asas ini, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan adanya sikap batin jahat/tercela (mens rea).

Pada titik inilah sejatinya doktrin business judgement rule dengan konsepsi elemen melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, beririsan antara satu dan lainnya. Ketika seorang direksi membuat sebuah keputusan bisnis yang dilakukan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perusahaan, baginya akan dilindungi hukum ketika terjadinya kerugian yang merupakan risiko bisnis. Kebijakan direksi akan bersentuhan dan menjadi ranah hukum, manakala proses dari sebuah keputusan bisnis dikarenakan adanya conflict of interest, terdapat kecurangan, kesalahan yang disengaja, atau didasarkan pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Setiap kerugian yang dialami oleh BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menjadi cerminan belum diterapkannya doktrin Business Judgement Rule  dengan baik dan benar di BUMN. Setidaknya ada langkah elegan dan procedural sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 97 ayat (6) UUPT untuk menyelesaikan kerugian negara melalui pendekatan hukum berbasis doktrin Business Judgement Rule. Jika negara merasa dirugikan karena sebuah transaksi bisnis tersebut, maka Negara sebagai pemegang saham memiliki hak dan tetap dapat menggunakan haknya dengan jalan menggugat dalam ranah perdata atas kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 97 ayat (6) UUPT yakni setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Dalam konteks ini, Direksi baru dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atau penyelahgunaan wewenang tersebut karena menerima suap atau melakukan tindak pidana lainnya. Upaya hukum pidana dalam khasanah bisnis hanyalah upaya hukum terakhir (ultimum remedium).

Dengan menerapkan manajemen risiko dengan baik dan benar, dalam hal ini berarti Direksi telah melaksanakan doktrin Business Judgement Rule, maka Direksi bisa menghindarkan diri dari tuntutan ganti kerugian secara pribadi di kemudian hari, baik yang terkait dengan ketentuan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan-ketentuan didalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 dan terkait Pasal 1365,1366 dan 1367 KUHPerdata. Selain itu, dengan menerapkan manajemen risiko dengan baik dan benar berarti Direksi telah patuh di dalam melaksanakan doktrin Business Judgement Rule, sehingga bisa dihindarkan dari risiko hukum di kemudian hari.

oleh: Michael Agustin (Managing Partner MANP Lawyers)

*Tulisan ini merupakan opini, bukan merupakan analisa komprehensif atas sebuah kasus, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini silahkan hubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search