Arbitrase dan Permasalahannya

 In Hukum Penanaman Modal

Dalam sebuah sesi diskusi yang diselenggarakan oleh INLU (Indonesia-Netherland Rule of Law Security update) 2019 dengan tema “The future of commercial arbitration in Indonesia”, salah seorang peserta bertanya tentang bagaimana melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase? Pertanyaan tersebut cukup menjadikan perdebatan antar peserta diskusi, yang pada akhirnya semua bersepakat perlu adanya revisi terhadap UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Mengapa perlu revisi? setidaknya ada beberapa catatan yang didapatkan dalam diskusi tersebut yang coba akan disarikan dalam tulisan ini.

Sebelum membicarakan masalah eksekusi putusan sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu peserta, perlu kita lihat kembali substansi yang diatur dalam UU Arbitrase.

Sengketa yang bersumber pada perjanjian arbitrase merupakan kewenangan absolut. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 18 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana terdapat pemisahan kekuasaan mengadili antar badan peradilan. Selain itu, sengketa yang bisa diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa perdagangan (pasal 5 UU Arbitrase). Kewenangan absolut ini juga diperkuat dengan fakta bahwa arbitrase merupakan lembaga penyelesaian masalah lintas yurisdiksi. Idealnya, tantangan terbesarnya adalah perkembangan model bisnis yang semakin variatif. Tapi sayangnya, tantangan terbesar di Indonesia adalah sulitnya melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase secara sukarela. Dan akhirnya, harus menggunakan “tangan” Pengadilan untuk melakukan eksekusi. Prinsip cepat dan berbiaya murah pada akhirnya hanya menjadi semboyan saja, karena faktanya penyelesaian melalui arbitrase juga butuh biaya yang mahal dan waktu yang lama.

Selain itu, semakin berkembangnya model-model bisnis internasional sangat menuntut kualifikasi arbiter yang bisa sejalan dengan perkembangan model bisnis. Sayangnya, munculnya arbiter muda akan terbentur dengan persayaratan yang tertuang dalam pasal 12 UU Arbitrase yaitu minimal 35 tahun dan memiliki pengalaman 15 tahun. Tanpa bermaksud merendahkan kualitas dan kapasitas dari arbiter yang senior, namun daya penerimaan terhadap hal-hal baru dalam dunia bisnis tentu yang muda yang lebih adaptif. Apalagi ketika bisnis tersebut berkaitan dengan teknologi, meskipun secara prinsip dasar bisnis akan sama, namun ketika dalam penerapannya berbeda tentu akan ada kebutuhan pemahaman yang lebih detail terhadap system bisnis tersebut. Karena kadang kerumitan sengketa bisnis itu ada di dalam detail system tersebut, bukan sebatas perjanjian arbitrasenya. Hal ini yang seringkali menjadikan pelaku bisnis sering mengalami kesulitan dalam menentukan arbiter yang memiliki pemahaman yang utuh terhadap system bisnis yang digunakan. Hal ini diperparah dengan sistem informasi yang dimiliki BANI, yang tidak memberikan informasi yang cukup tentang masing-masing arbiter, sehingga memaksa para pelaku usaha mencari sendiri profil dari masing-masing arbiter.

Secara umum, dalam diskusi tersebut memiliki pemahaman yang sama bahwa perlu ada perbaikan sistem arbitrase di Indonesia, karena arbitrase masih memiliki masa depan yang baik dalam upaya penyelesaian masalah dalam bisnis internasional.

oleh: Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers Litigation & Corporate)

*Tulisan ini hanya menyarikan diskusi  INLU 2019 di Kampus Unika Atmajaya Jakarta 12 Desember 2019, untuk informasi lebih lanjut mengenai arbitrase bisa menghubungi kami. 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search