Menggugat Class Action Banjir? Begini Tahapannya

 In Hukum Tata Negara

sumber gambar: beritasatu.com

Beberapa pengacara publik di Jakarta saat ini sedang mengorganisir kelompok masyarakat untuk melakukan gugatan class action terkait banjir yang melanda pada 1 Januari 2020. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun menyerukan untuk masyarakat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah.

Gugatan serupa pernah dilakukan pada tahun 2002 dan 2007, namun keduanya berujung pada kekalahan pada pihak masyarakat. Pada tahun 2002 gugatan class action dilakukan masyarakat bersama pengacara LBH Jakarta Tubagus Haryo Karbyanto, yang pada putusannya gugatan ditolak karena dianggap error in persona. Sedangkan gugatan tahun 2007 pemprov dinyatakan menang karena Hakim menganggap pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan melalui program-program yang dilaksanakan.

Berkaca dari dua kasus tersebut, apa yang perlu dipersiapkan agar bisa meyakinkan Hakim bahwa banjir kali ini merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (negara)?

Perlu melakukan riset yang mendalam terkait dengan program pemerintah (baik pusat maupun daerah), hingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karena gugatan class action adalah gugatan perdata, dimana kekuatan bukti formil menjadi penentu apakah gugatan tersebut sesuai atau tidak. Beberapa langkah yang sangat penting untuk diperhatikan untuk melakukan gugatan class action adalah:

  1. Menentukan perwakilan kelompok penggugat, hal ini sangat penting karena siapa saja yang masuk dalam perwakilan kelompok ini nantinya akan diverifikasi oleh Hakim untuk dinyatakan layak/tidak layak mewakili kelompok. Metode yang digunakan bisa menggunakan opt in (siapa yang bersedia untuk masuk secara sukarela), atau opt out (semua dimasukkan, dan yang tidak bersedia bisa keluar secara sukarela). Kelompok tersebut harus mewakili orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan dan tuntutan.
  2. Menentukan pihak yang digugat secara tepat. Meskipun dalam yurisprudensi no 305 K/SIP/1971 menyatakan hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat, namun demikian kesalahan menentukan pihak yang digugat bisa berakibat pada gugatan dialamatkan pada pihak yang salah (error in Persona). Kejelian dalam menentukan pihak pemerintah yang mana yang dianggap paling bersalah terkait dengan banjir yang terjadi. Berbeda dengan wanprestasi yang pihaknya ditentukan melalui perjanjian, para dalam kasus perbuatan melawan hukum cakupannya lebih luas, sehingga bisa mengajukan argumentasi yang tepat ketika mendapatkan eksepsi error in persona.

Dalam fase ini adalah fase yang paling krusial, karena selain menentukan pihak yang digugat secara tepat juga harus menentukan obyek yang digugat dengan tepat pula. Karena kesalahan dalam menentukan obyek yang digugat akan memiliki resiko gugatan kabur dan kurang jelas (obscuur libel). Sangat penting untuk melakukan due diligence terhadap semua kebijakan pemerintah yang terkait banjir baik dari pusat maupun daerah, hingga menemukan dengan tepat kebijakan mana atau program mana yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan, atau kebijakan mana yang justru malah menimbulkan dampak yang merugikan kepada masyarakat.

  1. Menghitung jumlah kerugian dengan cermat, karena gugatan class action itu selain mewakili diri sendiri juga mewakili orang lain. Dalam yurisprudensiK/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”. Artinya, penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar apapun sesuai dengan keinginannya, hanya saja harus membuktikan ada keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan yang melawan hukum tersebut. Sehingga membuat rincian bentuk kerugian dan menakar kerugian tersebut dalam nilai materiil, serta menentukan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul akan menentukan substansi dari gugatan perdata class action tersebut. Karena tidak adanya rincian kerugian bisa berakibat tidak diterimanya gugatan sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “…karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”.

3 hal tersebut diatas merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan gugatan class action. Hanya proses menentukan perwakilan kelompok dengan klasifikasi 1) mewakili kelompok yang lebih banyak, 2) memiliki kepentingan yang sama, 3) Mengalami kerugian atas fakta hukum yang sama dan 4) dan memiliki tuntutan kerugian. Hal tersebut yang membedakan anta gugatan class action dengan gugatan biasa.

 

oleh: Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers Litigation & Corporate)

 

*Tulisan ini hanya pendapat subyektif, bukan kajian komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search