Bagaimana menghindari terseretnya kekayaan pribadi atas pertanggungjawaban Perusahaan

 In Hukum Penanaman Modal

Pasal 3 ayat (1) undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Ketentuan ini menunjukkan tentang adanya prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) bahwa jika terjadi tindakan perseroan yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga maka tidak menyertakan kekayaan pribadi dari pemilik saham. Sedangkan pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak atau belum terpenuhi, b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau d) pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan”. Ketentuan ayat 2 ini jika dalam sistem hukum common law dikenal dengan doktrin menyibak tirai perusahaan (Piercing the corporate veil) yang dimana keterpisahan tanggung jawab kekayaan badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi tidak berlaku.

Dalam sebuah kasus, PT. B komposisi kepemilikan sahamnya adalah PT. A  dan Fulan. Sedangkan komposisi kepemilikan saham PT. A adalah Fulan dan anak Fulan. Pada suatu ketika, PT. B dinyatakan pailit dan diwajibkan untuk membayar kerugian terhadap beberapa kreditur. Ketika dilakukan penelusuran aset oleh Kurator, ternyata aset adalah milik PT. A. Kurator mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi mengingat adanya prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU PT.

Sebagai induk perusahaan tentunya PT. A dengan nilai saham tersebut memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan secara mayoritas, yang artinya bahwa PT. A memiliki kendali atas PT. B, meskipun ini perlu dibuktikan dalam setiap kebijakan yang muncul dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika mekanisme kendali ini bisa dibuktikan, maka untuk bisa “menarik” aset PT. A bisa digunakan untuk membayar tagihan dari utang PT. B terhadap kreditur perlu dilakukan pembuktian untuk menghilangkan prinsip tanggung jawab terbatas dengan menggunakan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU PT, yaitu:

  1. Apakah persyaratan perseroan sudah terpenuhi? artinya baik PT. A maupun PT. B perlu dilihat apakah sudah sempurna bentuknya sebagai Perseroan.
  2. Apakah pemilik saham (Fulan) memiliki itikad tidak baik yang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi?
  3. Apakah Fulan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan?
  4. Apakah Fulan menggunakan kekayaan PT. B untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan PT. B pailit?

Untuk membuktikan poin 2,3, dan 4 tentunya tidak bisa sembarangan, karena untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum harus ditentukan oleh Hakim melalui proses peradilan. Dan jika penerapan doktrin piercing the corporate veil ternyata terbukti, maka PT. A harus bertanggungjawab melebihi jumlah saham yang telah disetorkan untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Pemilik saham juga bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan tidak bisa mengganti kerugian terhadap kreditur. pengenaan tanggung jawab pidana kepada orang ini dikenal dengan doktrin Vicarius Liabillity.

Penggalan kasus tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa untuk membentuk Perseroan mandiri maupun group atau Holding, perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Prosentase kepemilikan saham akan menentukan kendali suara dalam RUPS, sehingga memunculkan sebuah potensi munculnya ketidakadilan, terjadinya penindasan, karena dominasi pemilik saham yang berlebihan. Potensi negatif ini yang akan memperbesar peluang hilangnya batasan tanggung jawab (limited liability) karena adanya unsur pemanfaatan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya pemilik saham, doktrin piercing the corporate veil juga berlaku untuk direksi. Penerapan doktrin piercing the corporate veil ini tersirat pada pasal 97 ayat (3) UU PT. Dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ketika melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya potensi negatif tersebut adalah dengan membuat keseimbangan dalam komposisi pemilik saham, meskipun ada yang memiliki saham lebih dari 50% perlu ada suara penyeimbang dalam RUPS melalui komposisi pemilik saham yang lebih dari 2 orang untuk perseroan dengan pemilik saham perorangan. Sedangkan untuk untuk perseroan group atau holding, Perusahaan pemegang saham mayoritas sebagai perusahaan induk perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan sehingga terbentuk satu kesatuan ekonomi. Kemudian konsep tersebut dipadupadankan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu:

  1. Keterbukaan informasi
  2. Akuntabilitas
  3. Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas
  4. Independen dan profesional
  5. Kesetaraan
  6. Efisiensi dan efektifitas
  7. Memiliki wawasan ke depan yang jelas
  8. Partisipasi
  9. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan perusahaan, dan
  10. Memiliki ketaatan dan ketertiban terhadap hukum yang berlaku.

Penerapan pinsip tata kelola perusahaan yang baik ini harus dimulai saat perencanaan, atau setidaknya pada saat awal perusahaan berjalan. Pemahaman terhadap bisnis memang hal yang sangat penting dalam pembentukan perusahaan, namun pengetahuan terhadap hukum akan menjadikan tata kelola perusahaan akan berjalan dengan aman dan nyaman. Sebaiknya tidak menunggu munculnya masalah untuk menggunakan jasa lawyer, karena bisa dipastikan akan sangat memakan banyak biaya (high cost). Melibatkan lawyer lebih dini untuk menyusun dan/atau membenahi tata kelola perusahaan tentu akan jauh lebih efektif dan efisien.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers Litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search