DNI adalah pagar investasi, bagaimana jika dihapuskan?

 In Hukum Penanaman Modal

Dalam pemberitaan di beberapa media massa salah satunya diberitakan oleh Tempo.co tanggal 21 November 2019, Airlangga Hartanto yang saat ini menjabat sebagai Menkoekuin menyatakan bahwa mulai Januari 2020 Indonesia akan menghapus Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satu alasan dihapusnya DNI adalah muncul keluhan dari investor karena terlalu banyaknya list bidang investasi yang negatif di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2016, dalam lampirannya terdapat 20 bidang usaha yang masuk dalam kategori bidang usaha yang tertutup. Daftar bidang usaha yang tertutup ini terdiri dari :

  1. 1 bidang usaha di sektor pertanian, yaitu: budidaya ganja
  2. 3 bidang usaha di sektor kelautan dan perikanan, yaitu: penangkapan ikan tercatat dalam CITES, pengangkatan benda berharga pada kapal tenggelam, dan pemanfaatan koral/karang dari alam.
  3. 7 bidang usaha di sektor perindustrian, yaitu: pembuat chlor alkali dari bahan merkuri, industri bahan aktif pestisida, industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak laposan ozone (BPO), industri bahan kimia yang tertuan dalam UU 9/2008 tentang penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia, minuman keras mengandung alkohol, dan minuman mengandung malt.
  4. 5 bidang usaha di sektor perhubungan, yaitu: penyelenggaraan terminal penumpang angkutan darat, penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, sarana bantu navigasi pelayaran dan vessel traffic information system (VTIS), pelayanan navigasi penerbangan, dan pengujian tipe kendaraan bermotor,
  5. 1 bidang usaha di sektor komunikasi dan informatika, yaitu: penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
  6. 2 bidang usaha di sektor Pendidikan dan kebudayaan, yaitu: museum pemerintah, dan peninggalan sejarah purbakala.
  7. 1 bidang usaha di sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu: perjudian.

Menkoekuin menyebutkan hanya ada 6 bidang usaha yang akan dilarang dalam investasi yaitu: bisnis ganja, kasino atau tempat perjudian, industri yang yang menggunakan merkuri dalam proses produksi, dan industri senjata kimia. Selain 6 bidang usaha tersebut, tentu larangan juga ditujukan kepada bidang usaha yang tercantum dalam pasal 12 ayat (2) UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yaitu: produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang. Presiden Jokowi harus menerbitkan peraturan baru untuk menggantikan perpres no 44 tahun 2016 tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Selanjutnya DNI akan diubah menjadi daftar positif investasi. hal ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum karena harus menunggu lahirnya Omnibus Law di bidang investasi.

Hal ini tentu menjadi berita baik di kalangan pengusaha dan investor, karena semakin besar peluang investasi di Indonesia. kendati demikian, liberalisasi investasi ini memberikan dampak terhadap pengusaha lokal untuk berperan dalam investasi di sektor strategis. Artinya ada potensi pengusaha lokal yang memiliki modal terbatas akan tergulung oleh kekuatan modal asing yang tidak terbatas.

Untuk mitigasi terhadap dampak buruk dihapuskannya DNI, tentu negara harus membuat sebuah mekanisme yang bisa mengangkat pengusaha lokal untuk bisa bersaing dalam sektor-sektor strategis. Dan hal ini perlu secara tegas diatur dalam omnibus law yang akan segera diterbitkan. Selain itu mekanisme perizinan perlu diperkuat, penerapan prinsip ease doing of business harus dimanifestasikan melalui sistem perizinan yang efektif dan efisien.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search