10 Bali Baru, Keindahan yang Berpotensi Musibah

 In Hukum Pariwisata

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPKN) 2010 – 2025 yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini menjadi fondasi utama upaya pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam jangka Panjang. Setidaknya ada 2 isu strategis yang ada dalam RIPKN ini yaitu pengembangan industri pariwisata sebagai salah satu kontributor pendapatan negara, dan bagaimana membuat kelembagaan untuk pengelolaan industry pariwisata tersebut. RIPKN juga lebih merinci tentang upaya pengembangan industri pariwisata itu melalui berbagai konsep yaitu:

  1. Pembangunan pariwisata berkelanjutan
  2. Memperkuat kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
  3. Kelestarian daya dukung lingkungan
  4. Pemberdayaan masyarakat lokal
  5. Investasi
  6. Berbasis potensi lokal

Pembangunan kepariwisataan ini menjadi penting sebagai penopang pendapatan nasional, karena jika melihat dalam Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 menyebutkan pada tahun 2018 kontribusi dari sektor pariwisata sebesar 4,8%. Sehingga RPJMN IV 2020-2024 menempatkan pariwisata sebagai bagian dari agenda Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas yang merupakan agenda pertama dari 7 agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024. Hal ini sebagai manifestasi atas pencanangan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dengan tagline “10 Bali baru” pada 2019 oleh Jokowi. Adapun 10 Bali baru yang dimaksudkan adalah:

  1. Danau Toba di Propinsi Sumatera Utara
  2. Tanjung Kalayang di Propinsi Bangka Belitung
  3. Tanjung Lesung di Propinsi Banten
  4. Pulau Seribu di Propinsi DKI Jakarta
  5. Candi Borobudur di Propinsi Jawa Tengah
  6. Mandalika di Propinsi Nusa Tenggara Barat
  7. Bromo Tengger Semeru di Propinsi Jawa Timur
  8. Wakatobi di Propinsi Sulawesi Tenggara
  9. Labuan Bajo di Propinsi Nusa Tenggara Timur
  10. Morotai di Propinsi Maluku Utara

Dari 10 DPN itu 9 diantaranya adalah wisata alam, karena dengan kondisi geografisnya, Indonesia sangat kaya dengan potensi wisata alam. Artinya pengembangan DPN ini harus benar-benar memperhatikan keseimbangan dari 6 konsep strategis diatas.

Di balik berkah keindahan alam Indonesia juga dampat menyimpan musibah jika tidak dikelola dengan baikAlm. Sutopo Purwo Nugroho

Pernyataan dari mantan Humas BNPB tersebut harusnya mampu menjadi peringatan terhadap pengembangan DPN. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap keadaan alam, meningkatkan resiko terhadap keberlangsungan DPN tersebut. Tentu faktor keamanan akan menjadi pertimbangan utama selain keindahan, kenyamanan, dan aksesibiltas. Karena setiap wilayah tentu memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam yang berbeda. Setidaknya sudah ada kejadian yang patut menjadi pembelajaran untuk metode kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap wisatawan. Beberapa kejadian yang masih segar dalam ingatan diantaranya adalah banjir dan longsor di Labuan Bajo, tsunami di Tanjung Lesung, erupsi Bromo, gempa di Lombok yang dekat dengan Mandalika, dan bencana lain yang sudah pernah atau berpotensi akan muncul di sekitar DPN. Meskipun bencana alam tidak bisa dihindari, setidaknya DPN tersebut mampu mendeskripsikan metode perlindungan wisatawan terhadap resiko bencana alam. Karena infrastruktur yang menunjang mitigasi terhadap resiko bencana alam, akan mampu meyakinkan para wisatawan terutama wisata asing untuk datang ke Indonesia.

Bentuk dan cara melindungi wisatawan dari dampak yang akan muncul karena terjadinya bencana, meskipun tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum, namun prinsip keadaan memaksa akan menjadi unsur yang mengurangi beban tanggung jawab tersebut. Melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana baik Nasional maupun Daerah tentu menjadi kata kunci untuk pembangunan infrastrukturnya. Tidak hanya untuk kawasannya saja, pembangunan sumber daya manusia lokal yang tanggap darurat terhadap bencana juga menjadi nilai lebih terhadap kepercayaan dari wisatawan. Masyarakat lokal tentu lebih paham bagaimana harus memperlakukan alam agar tetap memberikan rasa aman.

Salah satu contoh penerapan konsep wisata yang memiliki kesadaran tinggi terhadap resiko bencana salah satunya adalah desa shirakawago di Perfektur gifu, Jepang. Bagaimana teknologi yang mereka terapkan terhadap desa yang rawan kebakaran itu dengan tepat dan menambah daya Tarik terhadap wisatawan. Atau mungkin bisa belajar dari cara Amerika Serikat berupaya untuk mencegah terjadinya letusan mahadahsyat di Yellowstone, yang salah satunya dengan mengekstaksi panas menjadi sumber listrik, yang justru memberikan keuntungan untuk masyarakat. Maka, jika ingin meningkatkan nilai lebih dalam pengelolaan wisata alam, harus memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi para wisatawan.

Upaya membangun DPN yang memiliki kesadaran tinggi terhadap resiko bencana tentu perlu ditopang dengan beragam kebijakan, yang dimana kebijakan tersebut juga harus ditaati para pelaku bisnis yang nantinya ingin terlibat dalam industri pariwisata tersebut. Sehingga menjadi tantangan besar bagi negara dan juga para pengusaha untuk lebih kolaboratif dan taat aturan baik dari tingkat UMKM maupun yang sudah raksasa, sehingga industri wisata yang berkelanjutan bisa terwujud.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search