KPBU dalam Pengembangan Destinasi Wisata, Apa yang harus dipersiapkan swasta?

 In Hukum Pariwisata

Pengembangan10  Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang disebut sebagai “Bali Baru” membutuhkan biaya yang sangat besar. APBN telah mengalokasikan anggaran khusus melalui Kemenparekraf, Kemenhub, Kementrian PUPR, Kementrian ESDM, KLHK, Kemendes dan Kemendikbud yang totalnya mencapai 56 trilyun. Dana tersebut tentu akan bertambah nilainya jika ditambahkan alokasi APBD di masing-masing Daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Meskipun angka ini bukan angka yang kecil, namun untuk membangun 10 kawasan wisata baru tentu kebutuhannya akan lebih dari angka tersebut. Pengembangan Kawasan wisata yang terintegrasi dan didukung oleh lintas kementrian serta Pemerintah Daerah juga tidak akan mungkin dilakukan sendiri oleh pengembang BUMN, sehingga pemerintah menetapkan untuk menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain memperkuat pendanaan, KPBU ini juga bertujuan untuk mendapatkan kepastian Return of Investment (Pengembalian Investasi), serta menciptakan iklim investasi yang sehat (Perpres RI 38/2015). Skema pembiayaan KPBU bisa sebagian atau seluruh kebutuhan modal pembangunan. Meskipun bisa mendanai keseluruhan, namun bukan berarti privatisasi atas hasil pembangunan, namun hanya sebatas pengelolaan aset (konsesi). Artinya setelah KPBU ini selesai (ada jangka waktu dalam perjanjian KPBU) aset akan dikembalikan kepada negara. Jangka waktu pengelolaan ini merupakan sebuah ukuran dari kompetensi Badan Usaha dalam mengelola Kawasan wisata yang menguntungkan secara ekonomis dan berkelanjutan.

KPBU juga merupakan sebuah skema untuk pengelolaan resiko bisnis, sehingga antara pihak Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dan Badan Usaha bisa mengambil tanggung jawab sesuai kompetensinya atas resiko yang mungkin akan muncul dalam pengelolaan proyek DPN. Legitimasi atas KPBU ini adalah Perjanjian, sehingga hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak menjadi dasar pelaksanaan atas perjanjian. Karena perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (1338 KUHPer).

Pengembangan Kawasan DPN baru tentu memiliki resiko yang besar, ada sebuah proses dekonstruksi terhadap kondisi eksisting dengan masalahnya masing-masing. Sehingga sebelum menetapkan akan terlibat dalam KPBU, tentu swasta harus secara detail melakukan kajian kelayakan. Namun sebelum itu, badan usaha swasta itu sendiri harus menyiapkan diri agar memenuhi kualifikasi sebagai badan usaha pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan administratif yang meliputi Pakta integritas dan legalitas perseroan, kemampuan teknis yang meliputi pengalaman investasi dan/atau dukungan pemilik saham (perjanjian sponsor), dan kemampuan keuangan yang meliputi laporan keuangan yang diaudit, serta referensi performa keuangan dari bank. (Perka LKPP 19/2015). Persyaratan tersebut tentu bukan hanya sekedar tersedia, namun keabsahan dan kesesuaian perlu diperhatikan. Disinilah pentingnya peranan seseorang yang memiliki pemahaman hukum sangat diperlukan, terutama yang terbiasa melakukan legal audit atau legal due diligence (LDD). Badan usaha swasta yang ingin terlibat dalam KPBU bisa meng-hire legal officer secara internal ataupun bekerjasama dengan lawyer profesional untuk melakukan LDD. Selain melakukan LDD, peranan lawyer juga harus mampu merumuskan formulasi mitigasi resiko melalui legal research. Legal research perlu dilakukan terhadap beberapa hal ini:

  1. Dasar hukum pembentukan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
  2. Peraturan yang mendukung/melarang pengembangan DPN melalui KPBU baik peraturan ditingkat nasional maupun Daerah.
  3. Bagaimana konsistensi dan kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perencaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui LDD terhadap aspek legal secara internal dan eksternal akan mengurangi resiko terhadap bisnis dan akan menjamin kepastian hukum. Sehingga pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang dicita-citakan bisa terwujud melalui KPBU yang baik.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search