Perusahaan Mengalami Krisis Karena CoVID19? Ini yang Bisa Dilakukan

 In Hukum Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi DKI menyerukan kepada semua pengusaha untuk menghentikan kegiatan perkantoran dan menerapkan Kerja dari Rumah (Work From Home) mulai hari ini tanggal 23 Maret 2020 melalui Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid19). Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Edaran Kementrian Kesehatan nomor HK 02.01/menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Covid19 Jo Surat Edaran Kementrian Kesehatan nomor HK 01.07/menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Covid19 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Kebijakan ini jelas sangat memukul telak para pengusaha, karena bisa dipastikan akan menjadikan perusahaan mengalami ketidakseimbangan ekonomi, yang dikhawatirkan bisa mengganggu keberlangsungan usaha. Keadaan ini tentu sangat tidak diinginkan baik oleh pengusaha maupun juga para pekerja, namun di sisi lain intervensi secara langsung tidak mungkin dilakukan oleh Negara. Meskipun Menteri Keuangan telah mengalokasikan Rp. 62 Trilyun untuk penanganan Covid19, namun alokasi itu difokuskan untuk penanganan pasien dan penyediaan sarana/prasarana Kesehatan. Artinya, untuk kelangsungan usaha tidak ada kebijakan khusus yang secara langsung bisa membantu meringankan dunia usaha. Lantas Langkah apa saja yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh pengusaha untuk menjamin keberlanjutan usaha pasca bencana Covid19 yang diperkirakan akan sampai akhir April 2020? Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang secara hukum dapat dilakukan untuk membantu mengurangi beban perusahaan.

Upaya pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi dengan menyesuaikan pada kebijakan Pemerintah untuk menunjang perusahaan diantaranya adalah pembebasan pembayaran pajak PPh Karyawan selama 6 bulan, pembebasan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta relaksasi Pajak PPh pasal 25 untuk Pengusaha hingga September 2020. Namun, apabila kebijakan ini ternyata belum cukup untuk menjamin keberlangsungan perusahaan, maka pengusaha dapat mengajukan restrukturisasi kredit dengan pijakan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 menyatakan bahwa wajib membayarkan full 100% gaji karyawan yang masuk dalam daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP), namun demikian Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi tenaga kerja. Dalam hal ini Perusahaan dapat melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja dan/atau meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja untuk membantu menyelesaikan menemukan jalan keluar agar Perusahaan tetap berjalan. Langkah ini harus ditempuh, sebagai prosedur formal untuk menjaga agar Perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang. Dalam surat edaran tersebut menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu pembatasan kegiatan usaha hingga adanya kelonggaran bagi para pengusaha untuk melakukan negoisasi ulang untuk membuat kesepakatan gaji selama penanganan Covid19.

Dan Langkah yang paling ekstrim yang bisa dilakukan jika ternyata perusahaan benar-benar kolaps karena situasi ini, maka mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara mandiri melalui Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”. Pengajuan PKPU secara mandiri ini bisa dilakukan tanpa harus menghentikan kegiatan usaha dari Perusahaan. Dalam proses ini, pengusaha melalui kuasa hukumnya bisa mengajukan proposal PKPU kepada kreditur baik Preferen, Separatis, maupun Konkuren terkait skema pembayaran utang dalam periode tertentu untuk disepakati.

Demikian Langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan jika perusahaan berada dalam situasi yang sulit, namun masih memiliki komitmen untuk menjaga kelangsungan hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search