Apakah perlindungan HKI harus menunggu Sertifikat? Simak penjelasan berikut

 In Hukum HKI

Selain hak cipta, yang memiliki prinsip perlindungan deklaratif dan sertifikat perlindungan langusng bisa didapatkan, maka ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual  (HKI) yang lain seperti Merek, Paten, Desain Industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) membutuhkan waktu 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat perlindungan tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, “bukankah menunggu 2 tahun itu sangat lama?”

Masyarakat terntu tidak salah mempertanyakan hal tersebut karena Sebagian besar dari mereka masih menganggap bahwa perlindungan HKI adalah berbasis sertifikat. Mereka masih belum memahami prinsip first to filed dalam HKI, yaitu siapa yang lebih dahulu mendaftarkan dia yang berhak mendapatkan perlindungan. Artinya, tanggal penerimaan permohonan merek ini sangat krusial bagi pendaftar, karena akan menetukan siapa yang lebih dahulu mendaftarkan ketika ada 2 atau lebih pengajuan yang sama. Jadi waktu 2 tahun ini tidak lebih hanya untuk menentukan layak atau tidak sertifikat tersebut diterbitkan, sehingga selama tidak dinyatakan memiliki kesamaan Sebagian atau seluruhnya dan/atau telah dinyatakan ditolak, maka perlindungan itu melekat sejak pertama kali permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jendral HKI.

Hak eksklusif yang didapatkan setelah mendapatkan perlindungan atas HKI adalah hak untuk mengeksploitasi nilai ekonomi dari HKI tersebut, yang artinya pemilik atas klaim HKI tersebut bisa dengan leluasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomis maupun non ekonomis secara leluasa. Keuntungan ekonomis inilah yang sering digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat hal yang tidak patut dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Lalu apa makna dari pendaftaran ini? Secara hukum, pendaftaran adalah bukti atas hak yang dimiliki untuk menuntut ganti rugi secara perdata maupun laporan pidana. Pasal 103 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek)menyebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran hak atas merek dan indikasi geografis merupakan delik aduan. Ini artinya bahwa laporan dugaan tindak pidana hanya akan diproses ketika diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Sehingga untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi korban yang mengalami kerugian harus ada alas hak, yaitu bukti administratif penguasaan atas hak.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 UU Merek menyebutkan bahwa “Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan” artinya meskipun belum memiliki sertifikat, pemohon perlindungan merek secara hukum sudah mendapatkan hak sejak permohonan pendaftaran tersebut diterima. Ketentuan yang sama juga berlaku pada Hak Paten (vide pasal 22 ayat (1) UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten), Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu – DLST (Vide Pasal 4 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2000 tentang DLST), hak atas Desain Industri (Vide Pasal 5 ayat (1) UU nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri).

Maka, setelah permohonan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual tersebut telah diterima oleh negara, maka pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum perdata dan pidana.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search