Alih Daya (outsorcing) burukkah? Sejenak Melihat UU Cipta Kerja dan PP 35/2021

 In Hukum Ketenagakerjaan

Ketika mendengar kata “outsorcing” Sebagian besar orang akan memiliki persepsi seperti eksploitasi, penindasan, pemotongan hak, penghisapan, dan berbagai persepsi negatif lainnya. Hal ini tentu saja lumrah, mengingat banyak perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang melakukan praktik-praktik negatif tersebut sehingga menjadikan outsorcing (alih daya) memiliki label negatif tersebut. Label negatif ini juga yang menyebabkan munculnya penolakan dikalangan masyarakat terutama buruh terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Isu yang coba dikampanyekan adalah bahwa tidak ada batas waktu alih daya, sehingga pekerja/buruh berpotensi menjadi tenaga alih daya seumur hidup. Dan bahkan hal tesebut juga diatur lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT (Vide Pasal 18 ayat (1)). Menyebutkan bahwa alih daya dapat berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) bisa dianggap sebagai sebuah statement menguatkan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bisa menjadikan tenaga alih daya sebagai karyawan tetap.

Namun, apakah buruh/pekerja harus memiliki kekhawatiran tersebut? Tentu kita harus mendalami makna dan ketentuan terkait alih daya ini dengan lebih hati-hati. Mari kita coba untuk lebih memahami alih daya melalui UU Cipta Kerja dan PP 35/2021.

Pada tahun 2011, Didik Suprijadi yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), jabatan: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia melakukan Judicial Review terhadap pasal 59, 64, 65, dan 66 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) dengan nomor perkara No. 27/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) merasa perlu untuk memastikan menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui dua metode, yaitu:

  1. Mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.
  2. Menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. (putusan N 27/PUU-IX/2011 Hal. 44).

Berdasarkan pendapat MK tersebut, bahwa sepanjang hak-hak pekerja/buruh terlindungi, maka praktik alih daya tidak dilarang.

Meskipun pasal 66 UU Naker berubah dalam UU Cipta kerja, namun secara substansi tidak jauh berbeda, hanya saja PP 35/2021 yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta kerja lebih menegaskan tentang upaya perlindungan terhadap pekerja/buruh ketika terjadi peralihan perusahaan Alih Daya. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 19 ayat (1) dan (2)

  1. Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
  2. Persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya.

Dari beberapa ketentuan tersebut sangat jelas bahwa sistem alih daya itu tidak buruk, hanya saja beberapa praktik negatif yang dilakukan oleh beberapa perusahaan alih daya yang tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap hak-hak pekerja/buruh yang mengakibatkan citra sistem alih day aini menjadi buruk.

Ini menjadi tantangan bagi Perusahaan Alih Daya yang menerapkan perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam menjalankan bisnisnya untuk bisa menghilangkan citra negatif tersebut, pun juga menjadi tantangan juga bagi Perusahaan yang bekerjasama dengan Perusahaan Alih Daya untuk bisa memilah dan memilih Perusahaan Alih Daya yang taat hukum. Jangan sampai citra perusahaan juga menjadi buruk karena salah memilih Perusahaan Alih Daya hanya karena lebih murah.

oleh : Ardian Pratomo (Lawyer di MANP Lawyers litigation & Corporate)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

 

 

email : manplawyers@manplawyers.co

telp / wa : +6281298739918

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search