Omnibus Law dalam Lintasan UUP3

Pidato presiden Republik Indonesia pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2019 salah satunya menyampaikan tentang Omnibus Law. Pada saat menyampaikan gagasan besar yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang sebagaimana disampaikan dalam poin ketiga yakni, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi

Hal yang menarik untuk dikaji dari pidato Presiden tersebut adalah gagasan mengenai Omnibus law untuk mengatasi kendala regulasi yang perlu disederhanakan dan langsung direvisi sekaligus? dua pesan tersebut memiliki makna kaidah imperatif  untuk diterjemahkan kedalam bentuk revisi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya. Sebelum proses penyederhanaan regulasi dan proses revisi sekaligus terhadap peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law dilaksanakan, sekilas perlu kami sampaikan mengenai Omnibus Law. Definisi mengenai Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes, dengan terjemahan bebasnya adalah berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digabung dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Dalam konteks Pidato Presiden dapat dimaknai bahwa permasalahan tumpang tindih regulasi di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi namun membutuhkan terobosan hukum salah satunya melalui konsep Omnibus Law. Omnibus Law bukanlah hal baru di dunia ilmu hukum secara global, hanya saja untuk di Indonesia urgensi dan keberadaannya perlu dipertimbangkan dalam rangka membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan selain terdapat hambatan prosedural juga memakan waktu yang lama. Dengan konsep Omnibus Law maka peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat. Apabila kita meyakini Omnibus Law merupakan konsep yang dianggap efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu pangkalnya bisa ditelisik dari Undang-undang Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Irisan antara konsep harmonisasi sebagaimana diatur dalam UUP3 dengan Omnibus Law paling tidak menghasilkan dua isu besar yakni : pertama, hierarkhi peraturan-perundang-undangan; kedua, klusterisasi berdasarkan rumpun peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Omnibus Law.

Komitmen dan konsistensi merupakan salah satu fundasi yang menjadi tulang punggung penyangga proses penyederhaan dan revisi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini penggunaan diksi mengenai regulasi kurang tepat apabila dikaitkan dengan proses penyederhanaan dan revisi melalui Omnibus law. Kita perlu tegas menggunakan diksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUP3 yakni peraturan perundang-undangan. Apabila kita memiliki komitmen untuk melakukan penyederhanaan dan revisi peraturan perundang-undangan maka kita harus konsisten menggunakan diksi yang benar yakni peraturan perundang-undangan bukan regulasi.

Hal selanjutnya terkait dengan irisan antara konsep harmonisasi dalam UUP3 dengan Omnibus law yang perlu menjadi bahan pertimbangan para perumus peraturan perundang-undangan adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.  Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUP3 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (pasal 7 UU No.11 tahun 2011)

Selain hierarki sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UUP3 dalam pasal 8 ayat (1) juga diatur mengenai peraturan yang ditetapkan oleh diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan antara lain Peraturan yang ditetapkan oleh :  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (pasal 8 UU No.11 tahun 2011).

Paralel dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdapat fakta-fakat yang memiliki kaitan erat dengan pidato Presiden RI mengenai penyederhanaan regulasi. Berdasarkan kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terbaru, dari 1.082 Peraturan Daerah (Perda) yang dikaji, lebih dari 50 persen bermasalah. Sepanjang 2016, pada gelombang I terdapat 383 Perda yang dikaji, dan 172 di antaranya dinyatakan bermasalah. Selanjutnya pada gelombang II, dari 507 perda terdapat 262 perda yang bermasalah. Dan yang terakhir, pada gelombang III terdapat 152 Perda yang dinyatakan bermasalah dari total 410 Perda yang dikaji (KPPOD : 2017). Pada tahun yang sama, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara resmi mengumumkan ribuan peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan pemerintah pusat. Berdasarkan data yang diunggah di laman resmi Kemendagri, ada sekitar 3.143 perda yang dicabut karena dianggap bermasalah serta menghambat investasi (Tirto 6 April 2017).

Fakta-fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang bermasalah apabila dilihat berdasarkan institusi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan paling tidak ada Pemerintah Pusat dengan wewenang dalam pembentukan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Badan-badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. Sedangkan di tingkat Provinsi terdapat Perda Provinsi serta Peraturan Gubernur serta di tingkat Kabupaten/Kota terdapat Perda Kabupaten/Kota serta Peraturan Bupati/Walikota. Terkait dengan konsep Omnibus Law untuk menyederhanakan dan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah lahirnya satu Undang-undang baru hasil Omnibus Law akan mencabut seluruh peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal memiliki tumpang tindih ataukah hanya mencabut peraturan perundang-undangan tumpang tindih yang sederajat/horizontal ? Sementara secara faktual hambatan regulasi tidak hanya pada tingkat peraturan perundang-undangan namun juga pada berbagai level termasuk pada  Peraturan Badan-badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. Apabila Omnibus Law akan mencabut seluruh peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan baik secara horizontal maupun vertikal maka perlu kajian yang intensif dan bersifat utuh menyeluruh serta produk peraturan perundang-undangan baru hasil Omnibus Law dengan bentuk yang bersifat komperhensif dibagi kedalam setiap buku untuk merevisi beberapa peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal yang bersifat tumpang tindih.

Dalam waktu lima tahun kedepan paling tidak ada 2 rumpun yang bisa dijadikan role model untuk menerapkan omnibus law dalam program legislasi nasional yakni : UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Apabila dalam lima tahun dalam Program Legislasi Nasional keberadaan Omnibus Law benar-benar menjadi kebutuhan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai panduan metodologis dalam penyusunan Undang-undang maka perlu adanya klusterisasi berdasarkan rumpun peraturan perundang-undangan. Selain UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM perlu ada kajian yang komperehensif untuk melihat tumpang tindih peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal sehingga akan diklasifikasi kedalam rumpun-rumpun tertentu dalam perumusan Undang-undang melalui metode Omnibus Law.

Dalam tataran praktik, Omnibus Law pernah diimplementasikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah ( PP PKD). PP PKD tersebut dianggap Omnibus Law atas perencanaan penggaraan pada Pemerintah Daerah yang diatur dalam beberapa Undang-undang antara lain : Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-undang Nom0r 25 tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005. PP tersebut secara substantif mengintegrasikan rumusan beberapa norma yang diatur dalam beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah kedalam sebuah Peraturan Pemerintah. Selain UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM secara empiris komitmen untuk menerapkan Omnibus Law telah dimulai di Kementrian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,  berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia ada sekitar 632 regulasi yang terkait bidang pertanahan dimana 208 peraturan sudah tidak berlaku lagi sehingga yang berlaku 424 regulasi. Regulasi sebanyak 424 beberapa memiliki permasalahan penerapannya dan benturan antar instansi. Padahal kunci utama penegak hukum dimulai dari kualitas mutu regulasi yang berlaku. Akibat regulasi yang memiliki banyak kekurangan maka perlu untuk dibenahi karena menjadi faktor penghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia. Skema penyatuan sejumlah aturan atau Omnibus Law bakal memperluas iklim investasi pada sektor properti. Salah satu cara pemerintah untuk menarik investasi dengan penerbitan Omnibus Law yang dianggap bisa menjadi terobosan untuk melikuidasi syarat perizinan usaha yang ada di berbagai Undang-undang sektoral. Praktik-praktik yang baik yang saat ini sedang diterapkan dibidang perpajakan dengan menggunakan Omnibus Law untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sederhana dengan melakukan revisi melalui perombakan tiga Undang-undang sekaligus yakni Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dijadikan satu perangkat Undang-undang atau Omnibus Law. RUU Omnibus Law perpajakan nantinya akan merangkum dan memodernisasi ketetapan perpajakan yang sudah ada di undang-undang sebelumnya.

Di dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai kerangka metodologis untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan. Namun harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia harus terus menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law  ditengari menjadi salah satu penyebab belum diperkenalnya konsep Omnibus Law dalam khasanah dan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Semoga penyederhanaan peraturan perundang-undangan melalui revisi dan penyatuan kedalam satu Undang-undang dapat berjalan efektif dan efisien sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan nilai keadilan bagi masyarakat.

Oleh: Michael Agustin (Managing Partner MANP Lawyers litigation & corporate)

*Tulisan ini merupakan opini pribadi dan bukan merupakan kajian menyeluruh terhadap sebuah perkara, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami.