Tindak Pidana Korporasi pada UU 1 tahun 2023

Tindak Pidana Korporasi pada UU 1 tahun 2023

Hal yang menarik pada Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2026 salah satunya adalah tentang Tindak Pidana Korporasi. Saat ini, Tindak Pidana Korporasi hanya diatur di beberapa...
Pokok Perubahan UU ITE

Pokok Perubahan UU ITE

Pada tanggal 2 januari 2024 Presiden Jokowi telah menandatangani UU nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Artinya, perubahan ini adalah yang kedua setelah pada tanggal 25 November...
Pencemaran Nama Baik setelah Putusan MK

Pencemaran Nama Baik setelah Putusan MK

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan judicial review atas perkara nomor No. 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan amar putusan sebagai...
Mengenal SP3, SKP2, dan Deponering

Mengenal SP3, SKP2, dan Deponering

Apa perbedaan antara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), dan Deponering? Secara prinsip, ketiga hal tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan istilah dalam proses hukum pidana dan sama-sama memiliki...
Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium

Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium

Ultimum Remedium menurut Topo Susanto dalam bukunya Hukum Pidana: Suatu Pengantar dimaknai sebagai upaya yang hendaknya hanya digunakan jika memang benar-benar tidak ada jalan lain untuk menanggulangi permasalahan di Masyarakat. Ultimum Remedium dikenal sebagai salah...
WordPress Lightbox