Salah satu fundamentum petendi yang menjadi pokok gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan [...]
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh [...]
Dalam tulisan artikel sebelumnya kami menyajikan pokok pemikiran mengenai Keputusan Tata Usaha Negara ditelaah dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha [...]
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara namun semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang [...]
Relasi antara warga negara baik individu maupun badan hukum perdata dengan negara dalam hal ini pemerintah dengan berbagai institusi yang mewakilinya dalam beberapa hal acapkali pernah [...]
Eksekusi Putusan adalah pelaksanaan atas putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah [...]
Informasi adalah hak masyarakat, selama tidak diatur dalam perundang-undangan, maka siapapun berhak mendapatkan akses informasi. Oleh karena itu, tanpa alasan yang jelas (baca : Komisi Informasi: [...]
Masyarakat memiliki hak atas informasi, dan hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dimana pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana tercantum dalam konsideran [...]
Informasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Sedangkan penerjemahan oleh wikipedia [...]
Upaya administratif from MANP Lawyers Presentasi ini disampaikan dalam Diskusi Terfokus dengan tema “Prosedur Penanganan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU no 30 [...]
