Buku I KHES: Subyek Hukum dan AmwaL

Buku I KHES: Subyek Hukum dan AmwaL

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) membawa konsekuensi perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan tersebut berdasarkan pasal 49 UUPA bahwasanya Pengadilan Agama...
Tanggung jawab Para Pihak dalam New Normal

Tanggung jawab Para Pihak dalam New Normal

Proses adaptasi untuk menjalankan aktivitas produktif yang aman (new normal) dalam situasi darurat Kesehatan yang statusnya masih belum dicabut tentu memerlukan energi ekstra. Selain protokol kesehatan yang dimuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2020 tentang...
Tanggung jawab Para Pihak dalam New Normal

Beraktivitas Aman dan Produktif di New Normal

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan sebuah kondisi kenormalan yang baru (new normal). Kendatipun demikian, status kebencanaan yang tertuang dalam Keppres nomor  12 tahun 2020 belum dicabut, yang artinya saat ini Indonesia masih dalam situasi darurat...
Regulasi Keuangan & Ekonomi Berbasis Syariah

Regulasi Keuangan & Ekonomi Berbasis Syariah

Para pegiat ekonomi dan keuangan yang berbasis Syariah dapat merasa cukup lega semenjak lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai paying hukum untuk mengatur dan sekaligus melindungi kegiatan ekonomi dan keuangan yang berbasis Syariah...
Masa Kerja dalam perubahan  PKWT ke PKWTT

Masa Kerja dalam perubahan PKWT ke PKWTT

Hubungan kerja adalah Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah berdasarkan Perjanjian Kerja. Sedangkan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh...
Renegosiasi Kontrak Pasca Covid-19

Renegosiasi Kontrak Pasca Covid-19

Banyak ahli yang telah bersepakat bahwa pandemik covid-19 ini termasuk dalam kategori keadaan kahar (force majeure) relatif, yang artinya masih ada kemungkinan bagi para pihak untuk berprestasi. Ketentuan mengenai keadaan kahar absolut dan relatif dapat dilihat dalam...
Pailit atau PKPU Jika Perusahaan Kesulitan

Pailit atau PKPU Jika Perusahaan Kesulitan

“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan”. Demikianlah isi dari paragraph 9 penjelasan umum dari Undang-undang...
Penyelesaian Sengketa Melalui ODR

Penyelesaian Sengketa Melalui ODR

Keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum perdata adalah sepanjang para pihak mengakuinya, artinya sepanjang para pihak mengakuinya maka tidak diharuskan melakukan uji keaslian dari bukti elektronik tersebut. Selain itu, Indonesia sudah menerapkan tanda tangan...
Pertanggungjawaban  Anak Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana

Seorang teman bertanya apakah seorang anak yang kedapatan membawa senjata tajam juga akan dikenai sanksi pidana? Banyak kalangan masih memiliki anggapan bahwa anak-anak itu tidak bisa diproses secara hukum karena dianggap belum cakap sehingga yang perlu disalahkan...
Pertanggungjawaban  Anak Pelaku Tindak Pidana

Pemberatan Pidana untuk Korupsi Bansos

Hukum pidana di Indonesia yang diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki 5 macam aturan pemidanaan yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,  pidana denda, dan pidana tutupan. Kelima pemidaan ini merupakan pidana pokok, sedangkan...
WordPress Lightbox