KPBU dalam Pengembangan Destinasi Wisata

KPBU dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Pengembangan10  Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang disebut sebagai “Bali Baru” membutuhkan biaya yang sangat besar. APBN telah mengalokasikan anggaran khusus melalui Kemenparekraf, Kemenhub, Kementrian PUPR, Kementrian ESDM, KLHK, Kemendes dan Kemendikbud yang...
Aspek hukum perizinan dibidang Pariwisata

Aspek hukum perizinan dibidang Pariwisata

Pemerintah Republik Indonesia telah memperkenalkan 10 Destinasi Wisata Baru yaitu : Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di...
integrasi Ekonomi Rakyat Industri Pariwisata

integrasi Ekonomi Rakyat Industri Pariwisata

Salah satu strategi yang digunakan dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) bertajuk “10 Bali Baru” adalah Pariwisata Berkelanjutan. Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) bahwa Pariwisata berkelanjutan...
Keindahan yang Berpotensi Musibah

Keindahan yang Berpotensi Musibah

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPKN) 2010 – 2025 yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini menjadi fondasi utama upaya pengembangan Destinasi...
WordPress Lightbox