UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP

Rapat paripurna DPR tanggal 6 Desember 2022 akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 ditetapkan dan diundangkan melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2023. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan KUHP yang lama yaitu UUno 1  Tahun 1946 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sampai yang terakhir kali diubah melalui UU no 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Berikut ini adalah perubahan-perubahan KUHP dari tahun 1946 hingga 1999 yang kemudian dicabut oleh UU 1 tahun 2023:

1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. PERPU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

5. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Sedangkan UU lain yang dicabut oleh UU KUHP ini adalah:

1. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

2. PERPU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Selain mencabut beberapa undang-undang, UU KUHP juga mencabut beberapa ketentuan dalam undang-undang atau hanya mencabut Sebagian yang diantaranya adalah:

1. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

3. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

4. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

5. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan

6. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

7. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

8. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

9. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kesehatan

10. Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

11. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

12. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

13. Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi penghapusan Ras dan Etnis

14. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

15. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

16. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan tersebut tentu berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan penanganan hukum pidana di Indonesia, sehingga sangat wajar apabila Pemerintah membutuhkan waktu 3 tahun untuk menetapkan berlakunya UU KUHP yaitu pada tanggal 6 Januari 2026. Waktu 3 tahun tersebut adalah rentang waktu yang tersedia untuk membuat penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang dicabut Sebagian tersebut.

Oleh: Ardian Pratomo (Partner MA&P Lawyers Deliberative Legal Solution)

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi, bukan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap suatu kasus. untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

Telp / WA : +6281298739918

email: manplawyers@manplawyers.co