Article
Mengenal SP3, SKP2, dan Deponering
Apa perbedaan antara Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian...
Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium
Ultimum Remedium menurut Topo Susanto dalam bukunya Hukum Pidana: Suatu Pengantar dimaknai sebagai...
Penyelesaian Sengketa Melalui ODR
Keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum perdata adalah sepanjang para pihak mengakuinya, artinya sepanjang para pihak mengakuinya maka tidak diharuskan melakukan uji keaslian dari bukti elektronik tersebut. Selain itu, Indonesia sudah menerapkan tanda tangan...
Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana
Seorang teman bertanya apakah seorang anak yang kedapatan membawa senjata tajam juga akan dikenai sanksi pidana? Banyak kalangan masih memiliki anggapan bahwa anak-anak itu tidak bisa diproses secara hukum karena dianggap belum cakap sehingga yang perlu disalahkan...
Pemberatan Pidana untuk Korupsi Bansos
Hukum pidana di Indonesia yang diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki 5 macam aturan pemidanaan yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kelima pemidaan ini merupakan pidana pokok, sedangkan...
Mengenal Force Majeure atau keadaan memaksa
Keadaan memaksa atau force majeure atau overmacht yang kemudian dibakukan dalam Bahasa Indonesia menjadi Kahar sering kita dengar akhir-akhir ini karena adanya penyebaran Covid-19, apalagi setelah Presiden Republik Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional...
Komponen utama dalam e-bisnis
Presiden telah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres nomor 12 tahun 2020. Sebelumnya, melalui Peraturan Pemerintah nomor 21 nomor 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meminta masyarakat untuk di rumah saja dan...
Bukan Hanya Karena Covid-19, Restrukturisasi Kredit Bisa Kapan Saja.
Restrukturisasi kredit akhir-akhir ini banyak diperbincangkan karena adanya Covid-19, hal ini tentu disebabkan karena berkurangnya atau bahkan hilangnya pendapatan masyarakat karena adanya pembatasan sosial atau yang kemudian dikoreksi menjadi pembatasan fisik....
Melakukan Efisiensi Perusahaan karena Pandemi
Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu 1/2020 ini dikeluarkan sebagai tindakan antisipasi (forward...
Perusahaan Mengalami Krisis Karena CoVID19? Ini yang Bisa Dilakukan
Pemerintah Provinsi DKI menyerukan kepada semua pengusaha untuk menghentikan kegiatan perkantoran dan menerapkan Kerja dari Rumah (Work From Home) mulai hari ini tanggal 23 Maret 2020 melalui Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang...
Landmark Decision 2018: Tata Usaha Negara
Stay updated with our latest articles and news.
Office Hours
Working Hours
9:00 am to 6:00 pm
OFFICE ADDRESS
Jl Tebet Raya No. 2B
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12810





